"Kolaborasi BUMN sebagai penopang perekonomian dengan industri kecil yang terbukti berkali-kali menjadi penopang ekonomi akan memberikan dampak luar biasa. Karenanya, Kemenperin turut berpartisipasi memberikan sertifikat TKDN untuk memperkuat kolaborasi ini," kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya, Sabtu, 11 September 2021.
Fasilitasi sertifikat TKDN tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenperin dengan Kementerian BUMN. Kerja sama ini dimulai dari pembentukan Program Management Office (PMO) Procurement Excellence BUMN untuk mengawal proses pengadaan di BUMN.
"Untuk mencapai sasaran PMO tersebut, khususnya terkait pemberdayaan industri kecil dan peningkatan TKDN dalam pengadaan di BUMN, Kemenperin berperan memfasilitasi sertifikasi TKDN kepada industri kecil mitra binaan BUMN yang memperoleh pinjaman pendanaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," jelasnya.
Saat ini, sebanyak 390 industri kecil mitra binaan BUMN sedang dalam proses sertifikasi TKDN. Dengan memiliki sertifikat TKDN tersebut, diharapkan industri kecil dimaksud dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN dan berhak memperoleh preferensi harga.
Ia menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menurunkan (take down) atau membekukan penayangan (freezing) produk impor dari E-Katalog LKPP apabila sudah terdapat produk dalam negeri yang bisa memenuhi kebutuhan, baik secara kuantitas dan kualitas.
"Hal ini juga dilakukan untuk memperkuat struktur industri manufaktur di dalam negeri, sejalan dengan program substitusi impor 35 persen di 2022 yang dijalankan Kemenperin," tegas Agus.
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi dukungan Kemenperin dalam sertifikasi TKDN bagi industri kecil mitra binaan BUMN. Sebab, langkah tersebut dapat meningkatkan semangat dan dapat memperbaiki ekosistem Industri Kecil Menengah (IKM) nasional.
Ia menyampaikan, pemerintah terus berkomitmen menjadikan UMKM termasuk didalamnya IKM untuk naik kelas. Upaya tersebut dimulai dengan membangun ekosistem digital marketplace melalui PaDi UMKM, dan didukung dengan sertifikasi TKDN bagi industri kecil yang menjadi mitra binaan.
"Saat ini terdapat 10.100 UMKM yang bergabung dalam PaDi UMKM dengan total nilai transaksi mencapai Rp10,4 triliun pada 31 Agustus 2021. Hal ini menjadi indikasi keterbukaan BUMN, yang tadinya memiliki tender tertutup, sekarang terbuka bagi UMKM termasuk industri kecil," pungkas Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
