Ilustrasi kebutuhan anggaran PPKM Darurat - - Foto: Antara/ Wahyu Putro

PPKM Darurat Berlaku, Negara Butuh Rp300 Triliun Guyur Berbagai Stimulus

Insi Nantika Jelita • 03 Juli 2021 14:45

Jakarta: Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky memperkirakan kebutuhan anggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali mencapai Rp300 triliun. Anggaran tersebut guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik dalam sektor kesehatan dan perekonomian.

Misalnya saja rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) dan diskon listrik untuk pelanggan 450 dan 900 VA yang bakal diperpanjang sampai September 2021.

"Dari beberapa penelitian yang saya tahu disebutkan estimasi yang dibutuhkan negara (saat PPKM darurat) sekitar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun," ungkap Riefky kepada wartawan, Sabtu, 3 Juli 2021.

Dia menilai, pemberian stimulus itu menjadi upaya pemerintah dalam menjaga aspek kesehatan dan ekonomi di tengah lonjakan kasus covid-19. Yang harus diperhatikan pemerintah, lanjut Riefky, saat bantuan itu digulirkan adalah memprioritaskan masyarakat rentan yang jatuh miskin atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pasalnya, ada 40 persen masyarakat yang memiliki pendapatan bawah. Selain masyarakat rentan miskin, UMKM juga rentan dan perlu diselamatkan agar tidak terjadi kebangkrutan," kata Riefky.

Ia menambahkan permasalahan lainnya ialah implementasi penyaluran stimulus selama PPKM darurat yang diminta harus tepat sasaran. Menurut Riefky, jangan sampai bantuan pemerintah disalahgunakan atau diselewengkan oleh pejabat negara.

Seperti diketahui, mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara terseret dalam kasus korupsi bansos. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Juliari menerima uang fee dana bansos covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020 lalu sebesar Rp32,48 miliar

"Saya lihat problem ke depan itu ialah implementasi di lapangan soal stimulus. Seperti bansos, yang makin lama dikurangi jumlah penyaluran sebelumnya. Sasaran yang diberikan harus diperhitungkan dan tepat sasaran," tandas Riefky.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan akan dibagikan pada pekan kedua di Juli ini.

"Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan," ucapnya