Ilustrasi. FOTO: MI/MOHAMAD IRFAN
Ilustrasi. FOTO: MI/MOHAMAD IRFAN

Rencana Revisi UU BPK Menuai Pro Kontra

Ekonomi BPK
Angga Bratadharma • 19 November 2020 19:47
Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuai pro dan kontra. Pasalnya ada dugaan revisi tersebut hanya menguntungkan kelompok tertentu terutama oknum pejabat BPK yang bakal habis masa jabatannya tahun depan.
 
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi berpandangan revisi UU BPK saat ini tidak terlalu urgen. Apalagi, usulan revisi UU BPK bersifat parsial dan tidak komprehensif. Hal ini, dinilainya, justru bisa merusak marwah BPK sebagai auditor negara. Karena itu, tegasnya, usulan revisi ini harus ditolak.
 
"Saya kira usulan revisi UU BPK ini harus dicegah dan jangan sampai lolos. Ini agenda tersembunyi perorangan untuk melanggengkan kekuasaan," klaimnya, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun empat poin usulan revisi yakni batas usia menjadi anggota BPK ditulis 70 tahun, periodeisasi dua kali seperti tertuang dalam UU BPK dihilangkan, anggota BPK dipilih secara collective collegial, dan BPK boleh mengelola anggaran sendiri. Uchok menilai, substansi revisi UU BPK yang hanya terkait empat poin tidak terlali penting.
 
Hal itu berdampak pada tidak ada kemajuan bagi BPK ke depan. Apalagi, kalau periodeisasi dua dihapus. Padahal, pembatasan dua periode ini dibuat untuk membatasi kekuasan. Berdasarkan Pasal 5 (1) UU Tentang BPK disebutkan Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
 
"Kalau enggak dibatasi, entar muncul pejabat BPK 4L alias Loe Lagi Loe Lagi," terangnya.
 
Di sisi lain, BPK terus memaksimalkan fungsi dan tugasnya. Paling baru, BPK mengungkapkan adanya 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan tata kelola keuangan negara sebesar Rp8,97 triliun. BPK memberikan 21.425 rekomendasi atas hasil pemeriksaan pada semester I-2020.
 
Hal ini diungkapkan dalam buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2020 yang diserahkan Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo. Dalam ikhtisar tersebut, dijelaskan bahwa 21.425 rekomendasi diberikan atas permasalahan yang dimuat dalam temuan hasil pemeriksaan BPK pada semester I-2020.
 
Permasalahan yang ditemukan BPK meliputi 6.713 atau 50 persen permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 6.702 atau 49 persen permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 atau satu persen permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar.
 
"Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi antara lain kepada Pimpinan entitas terkait agar menarik kelebihan pembayaran atau menetapkan dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan," kata Agung.
 
Selain itu, BUMN/anak perusahaan selaku operator agar melakukan koreksi atas subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik dan dana kompensasi 2019 sebesar Rp4,77 triliun. Sementara kepada dua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait agar melakukan koreksi pembebanan cost recovery sebesar Rp26,61 miliar dan USD52,47 juta atau seluruhnya sebesar Rp777,14 miliar.
 
Rekomendasi juga diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak, serta memastikan Piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
 
"Kepada Menteri Keuangan bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014," pungkas dia.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif