Ilustrasi koperasi simpan pinjam - - Foto: MI/ Lis Zatnika
Ilustrasi koperasi simpan pinjam - - Foto: MI/ Lis Zatnika

Kasus Investasi Bodong Bikin Citra Koperasi Buruk

Ekonomi Kementerian Koperasi dan UKM investasi bodong koperasi
Ilham wibowo • 13 Agustus 2020 16:59
Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM Ahmad Zabadi menuturkan temuan kasus investasi bodong berdampak negatif terhadap citra koperasi di Tanah Air. Sebab, banyak pelaku kejahatan di sektor investasi yang menyelewengkan dana anggota koperasi.
 
"Saat ini koperasi dianggap memiliki citra buruk di masyarakat karena memang ada penipuan investasi bodong atau shadow banking yang mengatasnamakan koperasi," kata Ahmad dalam sebuah webinar di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2020.
 
Menurut Ahmad, sistem koperasi harus mengedepankan pengelolaan yang transparan dan diawasi ketat oleh anggotanya. Kemenkop UKM juga telah menggulirkan aturan bahwa koperasi perlu disertai nomor induk koperasi (NIK) yang memberikan kepastian keberadaan unit usaha secara legal sebagai badan hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun kepemilikan sertifikat NIK diperoleh setelah koperasi melakukan mekanisme rapat anggota secara reguler tiga tahun berturut-turut. Artinya, pengurus yang abai menjalankan mekanisme keputusan tertinggi dalam sistem usaha koperasi telah masuk kategori bermasalah.
 
"Hampir 70 persen koperasi yang aktif saat ini sedang bermasalah. Yang menyelenggarakan rapat anggota secara reguler tiga tahun berturut-turut hanya 35 ribu dari koperasi aktif sebanyak 123 ribu," ungkapnya.
 
Meski demikian, temuan kasus yang dialami koperasi perlu dilihat secara objektif. Apalagi baru ditemukan delapan kasus penyelewengan dana penyertaan anggota koperasi dalam lima tahun terakhir.
 
"Ini tidak adil, koperasi menjadi isu secara negatif karena praktik investasi bodong dan menyelewengkan uang anggota. Dalam rentang waktu yang sama ada 25 perusahaan nonkoperasi yang melakukan praktek serupa tapi tidak memberikan kesan negatif," paparnya.
 
Ia menambahkan Kemenkop UKM akan terus fokus menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Beragam langkah strategis mulai diinisialisasi agar semakin banyak kalangan muda mau menjadi anggota koperasi sekaligus mengembalikan citra positif.
 
"Kalau perbankan itu kan punya LPS jadi ketika tujuh bank punya masalah serius dan 150 perbankan alami masalah likuiditas, nasabah enggak gusar dan melakukan tindakan berlebihan karena dijamin LPS. Nah koperasi ini belum ada," tuturnya
 
Karena itu, Ahmad mengusulkan transformasi koperasi yang dicantumkan dalam RUU Perkoperasian dan RUU Cipta Kerja. Seluruh usulan difokuskan pada penguatan pengelolaan koperasi di era modern.
 
"Pertama pengaturan pengawasan koperasi, lalu penetapan LPS yang akan bertugas menjamin simpanan anggota penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perkoperasian sesuai dengan kewenangannya. Terakhir yaitu aturan sanksi pidana dan denda, pengaturan tentang pengawasan dan jaminan kepastian hukum akan dibuat sebagai kendali kegiatan usaha koperasi," tuturnya.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif