Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengungkapkan proyek jalan tol Trans Sumatra dinilai belum layak (feasible) secara finansial. Sehingga masih membutuhkan dukungan dana dari pemerintah.
“Hutama Karya saat ini sedang menyelesaikan konstruksi pembangunan jalan tol Trans Sumatra sepanjang 771 km dengan kebutuhan PMN Rp51 triliun lagi,” kata dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2020.
Mantan Direktur Utama Adhi Karya ini menambahkan tahun ini perseroan membutuhkan pendanaan dari pemerintah hingga Rp11 triliun. Pada tahun depan diperkirakan akan lebih besar mencapai Rp15 triliun.
Secara total kebutuhan pendanaan proyek tersebut mencapai Rp476 triliun. Kebutuhan tersebut terdiri dari penyertaan ekuitas Rp 343 triliun dan pinjaman Rp 133 triliun.
Budi menambahkan hingga saat ini dana yang telah terpenuhi baru mencapai Rp90 triliun yang berasal dari ekuitas sebesar Rp 55 triliun dan Rp 35 triliun berupa pinjaman. Jika tidak ditempatkan ekuitas yang cukup maka rasio cakupan utang akan lebih besar.
"Masih memerlukan pendanaan sebesar Rp386 triliun hingga proyek tersebut rampung," imbuh dia.
Adapun pembangunan proyek Trans Sumatra ditargetkan rampung pada 2022. Saat ini BUMN karya ini baru mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatra sepanjang 364 km. Tol tersebut akan menyambungkan Aceh hingga Lampung sepanjang 2.475 km.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
