Namun demikian, kementerian akan mengirimkan tim investigasi untuk memeriksa yang dikeluhkan masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hal itu dilakukan guna memberikan penjelasan yang komprehensif bagi masyarakat yang merasa terkena imbas dari lonjakan tersebut.
"Biar lebih adil, kami akan kirim tim untuk investigasi kalau ada pengaduan masyarakat. Kami siap kalau ada pengaduan di bidang energi. Kemenko Marves bersedia menerima masukan melalui e-mail pengaduanenergi@maritim.go.id. Lapor saja ke sana apakah PLN yang bohong apa masyarakat yang bohong," kata Purbaya, Selasa, 9 Juni 2020.
Sebelumnya, PLN menyatakan lonjakan tagihan listrik pelanggan pada bulan ini yang merupakan hasil penggunaan pada bulan sebelumnya terjadi karena konsumsi listrik selama Work From Home (WFH) meningkat tajam.
Senior Executive Vice President Bisnis & Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono mengatakan dari jumlah pelanggan pascabayar sebesar 34,5 juta, tercatat hanya 4,3 juta yang mengalami lonjakan tagihan di atas 20 persen. Dari 4,3 juta pelanggan tersebut, terdapat enam persen atau 258 ribu pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan hingga 200 persen.
"Kenaikan tagihan listrik terbanyak antara 20 sampai 50 persen itu jumlahnya 2,4 juta pelanggan," ujar Yuddy.
Yuddy mengatakan kenaikan konsumsi juga terjadi karena bulan lalu bertepatan dengan Ramadan. PLN mencatat konsumsi listrik selama Ramadan cukup tinggi dibandingkan dengan biasanya. Kemudian, PLN mencatat tagihan listrik menggunakan rata-rata pemakaian tiga bulan terakhir. Hal itu berlaku sejak tagihan Maret 2020 atau saat dimulainya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
