Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Strategi Badan Pangan Nasional Kendalikan Inflasi

Ade Hapsari Lestarini • 10 Desember 2022 08:58
Jakarta: Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) terus mengendalikan inflasi pangan dengan melakukan beberapa extra effort, yaitu penetapan aturan harga acuan pembelian (HAP), harga eceran tertinggi (HET), dan harga pokok penjualan (HPP).
 
"Sejauh ini yang sudah jadi adalah HAP untuk jagung, telur, dan daging ayam. Ke depan segera kami tinjau HPP beras dan komoditas lainnya," kata Direktur Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional/NFA Budi Waryanto, dalam diskusi daring Alinea Forum bertajuk 'Orkestrasi NFA dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan', dikutip Sabtu, 10 Desember 2022.
 
Selain itu, NFA juga memonitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan, memobilisasi daerah surplus ke daerah defisit, operasi pasar melibatkan stakeholder, penguatan infrastruktur untuk stabilisasi hulu sampai hilir, serta koordinasi dan fasilitasi untuk pengendalian inflasi daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Contoh HAP yang sudah kami buat yang sebelumnya di jagung pipil kering sekitar Rp3.150 per kilogram (kg) dan ditetapkan terpisah dengan ayam ras. Tapi sekarang sudah dipersatukan sehingga dari hulu ke hilirnya sudah nyambung," lanjutnya.
 
Adapun harga yang ditetapkan NFA di peternak ayam baik petelur maupun pedaging di peternak, untuk jagung pipil kering Rp5.000 per kg, telur ayam ras Rp22 ribu-Rp24 ribu per kg, ayam hidup Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg. Sedangkan harga telur ayam ras di konsumen sebesar Rp27 ribu per kg dan daging ayam ras senilai Rp36.750 per kg.
 
Tak hanya itu, lanjut Budi, NFA juga terus memperkuat koordinasi, mulai dari penetapan kebijakan hingga pengawasan pangan hulu ke hilir dengan melibatkan banyak kementerian/lembaga (K/L). Hal tersebut merupakan amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Ini diperlukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stok/cadangan pangan untuk menstabilkan pasokan dan mengintervensi pasar.
 
Budi menguraikan, kebijakan pangan yang menjadi tanggung jawab NFA antara lain pengelolaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketahanan pangan tetap terjaga, pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, pengendalian dan pengentasan wilayah rentan rawan pagan dan gizi.
 
"Ada juga kebijakan pangan untuk pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal, serta pengawasan dan penjaminan mutu dan keamanan pangan," jelas Budi.
 
Diakui Budi, NFA baru aktif bertugas di pertengahan 2022, namun ia mengklaim jika institusinya terus berupaya menjaga inflasi hingga Desember 2022 sesuai target, yaitu di kisaran lima persen (yoy). Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat inflasi November 2022 menurun 0,29 persen dibanding bulan sebelumnya menjadi 5,42 persen. Inflasi ini didominasi oleh inflasi sektor transportasi 15,45 persen dan inflasi pangan 5,87 persen.
 
"Kami berharap beberapa minggu ini bisa dilakukan kegiatan-kegiatan jangka pendek agar inflasi bisa terjaga. Sumbangan inflasi dari pangan cukup tinggi, walaupun masih ada inflasi sektor transportasi yang lebih tinggi. Ini yang akan terus kita kendalikan," tuturnya.
 
Baca juga: NFA Targetkan Pemda Miliki Neraca Pangan di 2023

Distribusi pangan kendalikan inflasi

Pengawas Keselamatan Pelayaran Ditjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rudy Sugiharto menyampaikan, untuk upaya mendukung pengendalian inflasi pangan, pihaknya turut andil melalui distribusi pangan dari daerah surplus pangan ke daerah defisit. Keterlibatan Ditjen Hubungan Laut ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pada praktiknya, distribusi dilakukan menggunakan tol laut.
 
Terkait jenis barang yang didistribusikan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam program Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah 3TP.
 
"Jadi tidak semua jenis barang diizinkan diangkut menggunakan tol laut, karena tol laut adalah pelaksanaan penyelenggaraan bersubsidi menggunakan anggaran pemerintah. Jadi kalau barang-barang yang tidak termasuk dalam Perpres 59/2020 dan Permendag 53/2020, tidak diizinkan," jelas Rudy.
 
Rudy menyampaikan, jika memang diperlukan pengangkutan barang di luar peraturan tersebut, maka akan ditetapkan tarif komersil yang senilai 200 persen dari tarif tol laut. Sedangkan penyelenggaraan subsidi angkutan tol laut ini, kata Rudy, sudah dilakukan sejak 2015.
 
Per 2 Desember 2022, tol laut mengalami perkembangan yang signifikan, dari jumlah pelabuhan singgah, jumlah kapal, jumlah muatan hingga trayek tol laut di 2015 masing-masing 13 buah, 3 kapal, 8.800 ton, dan tiga trayek tol. Seluruhnya meningkat drastis di 2022 menjadi 130 pelabuhan, 32 kapal, 518.440 ton, dan 33 trayek tol laut.
 
Rudy juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan di 2023, seperti inovasi pola konektivitas dengan hub and spoke, yaitu pengangkutan barang menggunakan kapal dengan kerja sama perusahaan pelayaran komersil, selain itu juga dengan konektivitas multimoda ke wilayah hinterland.
 
"Selanjutnya optimalisasi menggunakan aplikasi, yaitu kita sudah bekerja sama dengan BRI (PT Bank Rakyat Indonesia). BRI punya BRISTORE dengan banyak UMKM yang sudah bergabung dengan BRI. Nah itu yang akan kami sinkronkan dengan aplikasi SI TOL LAUT, sehingga nanti para pelaku usaha yang sudah ada di BRISTORE bisa melakukan pengiriman barang menggunakan kapal-kapal tol laut. Ini agar para pelaku UMKM bisa mendapatkan subsidi tol lautnya," tambah Rudy.
 
Selanjutnya adalah perbaikan dengan optimalisasi kinerja kapal tol laut di pelabuhan muat dengan sistem window kapal, yaitu jadwal-jadwal kapal bisa ditetapkan dengan harapan para pelaku usaha bisa memperoleh kepastian terkait jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal.
 
"Meski demikian, kami juga masih menghadapi banyak kendala terutama di kawasan 3TP karena sarana prasarana di sana masih sangat minim. Sehingga jadwal kapal-kapal kami ini sangat terganggu karena kurangnya fasilitas-fasilitas di 3TP seperti tidak adanya lampu penerangan di pelabuhan. Jadi kalau malam tidak ada yang mau kerja, dan bongkar muat jadi terhambat," pungkasnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id


 
(AHL)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif