"Apabila masyarakat menemukan ada SPBU yang melayani prioritas jeriken atau tangki modifikasi silakan laporkan ke kami kapan kejadiannya. SPBU mana dan tim lapangan akan menindak melalui investigasi lebih lanjut," jelas Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Muhammad Iqbal Hidayatulloh, dilansir dari Antara, Minggu, 31 Juli 2022.
Iqbal mengatakan Pertamina sudah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), SPBU tidak boleh melayani pembelian jeriken tanpa surat rekomendasi. "Ini tegas bawa per tahun ini kami mengeluarkan SOP dan surat langsung dari Pertamina ke SPBU untuk tidak melayani pembelian jeriken," sebutnya.
Menurut Iqbal, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 terhitung di 2022 menyebutkan pertalite bukan lagi jenis bahan bakar umum tetapi sudah masuk dalam Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Terkait dengan aturan tersebut pertalite sudah mempunyai kuota yang harus disalurkan dan tidak bebas dijual ke masyarakat.
| Baca: Sumsel Kawal Program Kemandirian Pangan |
"Kuota yang disiapkan pemerintah secara jumlah menurun jika dibandingkan dengan 2021, sedangkan aktivitas ekonomi di 2022 meningkat setelah pandemi," sebut Iqbal.
Berdasarkan data yang ada, kuota solar di 2022 untuk Sulawesi Tengah yakni 113 ribu KL. Sedangkan pertalite mencapai 322 ribu KL. "Realisasinya sekarang ini posisi sudah over kuota bukan dibandingkan dengan kuota tahunan 2022 tapi kuota akumulatif pada bulan berjalan atau yang biasa disebut year to date Juni 2022," terangnya.
Menurut Iqbal, peran Pertamina adalah mengatur agar kuota ini dari awal tahun hingga akhir tahun itu ada, jangan sampai tiba-tiba kuotanya sudah habis otomatis Pertamina tidak bisa menyalurkan. "Jangan sampai tiba-tiba di Agustus kuotanya sudah habis, otomatis kami tidak bisa lagi menyalurkan," tutup Iqbal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
