"Kami apresiasi karena kolaborasinya berjalan baik. Saya sendiri merasakan ada kesamaan di semua daerah di Sulawesi Utara. Harga-harga barang konsumsi itu tidak jauh beda. Berarti pengendalian inflasi dapat terjadi dengan baik," ujar Marsiam, dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa, 25 Oktober 2022.
Dalam kunjungannya, Komisi XI melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan pemangku kepentingan lainnya.
Pihak-pihak terkait yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah itu terus berupaya agar kenaikan harga barang di tengah masyarakat tidak terjadi lonjakan yang besar. Menurut Marsiam, pemerintah daerah juga mampu mendorong program-program yang menahan lonjakan inflasi. Seperti mengarahkan masyarakat kepada kegiatan ketahanan pangan.
| Baca: Realisasi Investasi Triwulan III Tembus Rp307,8 Triliun, Bahlil: Terbesar Sepanjang Sejarah! |
"Jauh sebelum terjadi kesulitan perekonomian ini masyarakat diarahkan agar ikut giat ketahanan pangan. Sesuai dengan program di sini marijo, bakobong (mari berkebun). Di mana berkebun tujuannya untuk ketahanan pangan," ungkapnya.
Adapun di sisi perkembangan inflasi daerah, Inflasi Provinsi Sulawesi Utara yang tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) diukur dari pertumbuhan Kota Manado dan Kota Kotamobagu secara tahunan pada september 2022 tercatat meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya masing-masing sebesar 1,03 persen (mtm) dan 1,23 persen (mtm) pada September 2022.
Sedangkan perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) pada triwulan II-2022 tumbuh positif 5,93 persen (yoy) dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat 3,89 persen (yoy). Dengan capaian tersebut, kinerja perekonomian Sulut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian nasional yang tumbuh 5,44 persen (yoy).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
