Ilustrasi petani di perkebunan sawit - - Foto: MI/ Gino
Ilustrasi petani di perkebunan sawit - - Foto: MI/ Gino

Serikat Petani Sawit Minta Larangan Ekspor CPO Cukup 1 Minggu

Ekonomi Kelapa Sawit Petani Ekspor CPO CPO Sawit Bahan Baku Minyak Goreng
Fetry Wuryasti • 28 April 2022 20:25
Jakarta: Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto meminta pelarangan sementara ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, dan Used Cooking Oil hanya diberlakukan satu minggu.
 
"Kebijakan ini akan memberikan dampak bagi para petani sawit skala kecil yang menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit di seluruh Indonesia. Petani sawit skala kecil tersebut hanya mengelola kurang dari 4 ha dan tidak memiliki sumber pendapatan lain selain harga komoditas kelapa sawit," katanya dalam keterangan resmi, Kamis, 28 April 2022.
 
Selain itu, mereka tidak terhubung dengan pabrik pengolahan kelapa sawit alias setiap harinya menjual ke tengkulak atau pengepul buah sawit.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejak dulu, selalu terdapat perbedaan harga bagi petani sekitar 20 persen dari harga penetapan harga sawit. Maka dari itu, kebijakan larangan sementara ekspor ini akan memicu perbedaan harga yang makin besar hingga 60 persen dari harga penetapan pembelian TBS di tingkat provinsi yang mengacu kepada permentan No 1 tahun 2018.
 
Respon SPKS mendukung kebijakan ini, asalkan tidak terlalu lama dengan kisaran cukup 1 minggu (7 hari) setelah ditetapkan kebijakan ini pada 28 April 2022 dengan berbagai pertimbangan pendapatan petani kecil dan tata kelola sawit Indonesia.
 
Sejak diumumkan kebijakan ini, telah ada praktek penerapan harga kelapa sawit di level pabrik kelapa sawit di Daerah dengan harga yang bervariasi mulai Rp1600/kg, Rp 2000/kg dan bahkan masih ada yang menerapkan harga Rp 3000/kg.
 
"Kami melihat, terdapat perbedaan harga yang cukup tinggi dari semestinya dengan harga komparasi antara sekitar Rp 3600/kg hingga Rp3700-an/kg. Pengusaha kelapa sawit telah mengambil keuntungan yang besar antara Rp500/kg hingga Rp2000-an/kg. Padahal nantinya mereka akan menjual Crude Palm Oilnya dengan harga yang tinggi," terang Mansuetus.
 
Jauh sebelum diumumkan kebijakan ini, harga input produksi pertanian juga mengalami kenaikan, seperti pupuk yang berkisar pada harga Rp950.000/sak untuk kemasan 50 kilogram, serta harga pestisida dan herbisida berkisar Rp1,7 juta per kemasan untuk kemasan 20 liter.
 
Kenaikan harga input produksi telah menekan biaya produksi yang semakin tinggi di petani sawit. Jika penurunan harga TBS terus berlangsung, petani semakin rugi bahkan tidak lagi mampu untuk berproduksi.

Perlu terobosan kebijakan dan penegakan hukum

Untuk itu perlu terobosan kebijakan. Pertama, dibutuhkan recovery ekonomi para petani sawit setelah kebijakan ini dinormalkan kembali dengan mengalihkan dana yang bersumber dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan-Kelapa Sawit) melalui kelembagaan petani atau pemerintahan desa yang tentunya perlu berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan di Daerah.
 
Distribusi pupuk tersebut sifatnya hibah sebagaimana program peremajaan sawit. Ketimbang dana sawit yang dikelola oleh badan ini dihabiskan oleh konglomerat sawit untuk program biodiesel. Selain itu, melalui program penguatan SDM (Sumber Daya Petani) sawit.
 
Kemudian, menghentikan sementara pungutan sawit untuk program biodiesel (B30) agar harga TBS petani sawit tetap tinggi, sebab pungutan sawit ini berdampak serius pengurangan TBS petani sawit sekitar Rp600/kg untuk besaran pungutan sebesar USD375/ton CPO.
 
Sebagaimana diketahui, jika ada pengurangan harga CPO akibat pungutan, akan berdampak langsung pada petani sawit karena untuk menghitung pembelian Tandan Buah Segar petani, akan mengacu kepada harga CPO.
 
"Pidato Presiden Jokowi tidak disertai dengan solusi jangka panjang. Kami menilai, kelangkaan minyak goreng adalah problem tata kelola sawit yang kronis yang tidak pernah disembuhkan oleh kebijakan/ keputusan pemerintah untuk restrukturisasi bisnis sawit yang oligopoly baik di hulu maupun hilir. Sebab, penguasa kebun sawit hingga produk hilir dan eksportir minyak sawit adalah orang-orang yang sama yang segelintir orang yang sejak dulu telah menerima manfaat dan perlindungan negara atas bisnis mereka di Indonesia," tambah Mansuetus.
 
SPKS juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan segera melakukan pemeriksaan terhadap BPDP-KS dalam program subsidi minyak goreng dan subsidi biodiesel ataupun program-program lainnya, sebab perusahaan yang terlibat dalam kasus mafia minyak goreng yang telah diproses oleh Kejaksaan Agung memperoleh aliran dana insentif Biodiesel dari BPDP-KS.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif