Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perikanan pada 2021 hanya Rp8,05 triliun dengan 231.329 debitur. Jumlah itu jauh lebih rendah dari realisasi KUR pertanian yang mencapai Rp69,2 triliun dengan 2,12 juta debitur.
"Padahal kita punya potensi maritim laut yang sangat besar, tidak kalah dengan pertanian, tapi jumlah financing yang diberikan kepada perikanan sangat kecil. Tanpa ada financing, mencapai target susah dilakukan," katanya, dalam National Shrimp Action Forum, dilansir dari Antara, Rabu, 26 Oktober 2022.
Menurut Firman rendahnya kredit perikanan kemungkinan disebabkan karena perikanan dinilai memiliki risiko tinggi. Namun, ia meyakini, dengan potensinya yang menggiurkan ke depan, pendanaan perikanan akan bisa tumbuh.
| Baca: Jokowi Instruksikan Pemerintah Pusat dan Daerah Gelontorkan Subsidi Transportasi |
"Melihat potensinya ke depan, juga karena isu ocean (laut) sendiri juga semakin berkembang dan ini jadi topik di global, saya kira perbankan juga sudah mulai lebih terbuka untuk bisa membantu berikan dorongan dari sisi pembiayaan ke sektor perikanan," imbuhnya.
Firman mengemukakan hingga 2021, realisasi ekspor udang baru mencapai USD2,2 miliar. Targetnya, pada 2024 ekspor udang bisa mencapai USD4,3 miliar. "Jadi kita harus double ekspor dalam waktu kurang dari dua tahun, dari USD2,2 miliar ke USD4,3 miliar," tuturnya.
"Produksi juga targetnya dua juta ton, sementara 2021 baru kurang dari satu juta ton, hanya 881 ribu ton. Artinya, dalam kurun waktu dua tahun harus bisa meningkatkan produksi dua kali lipat juga," ungkapnya.
Firman menambahkan pemerintah juga akan berkolaborasi dengan perbankan agar target peningkatan produksi dan ekspor udang bisa tercapai. Terlebih, target tersebut pun masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta perbankan untuk bisa mendukung kebangkitan industri udang nasional dengan peran yang proaktif. Tak hanya itu, ia juga meminta kontribusi dari institusi penegak hukum, para akademisi, dan pemerintah daerah agar dapat mendukung kebangkitan industri udang nasional.
"Dengan peran yang proaktif, pemberian skema kredit yang mudah, pemenuhan kepatuhan hukum yang tepat, sehingga kegiatan usaha dapat secara produktif dijalankan, serta terbangun iklim usaha yang kondusif untuk investasi udang nasional," pungkas Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
