"Menurut catatan saya ada 236 ribu orang miskin di Kaltim (Kaltim) sampai 2022. Jadi berdasarkan kalkulasi, seluruh Kaltim akan mendapatkan alokasi BLT BBM bersubsidi sebesar Rp218 miliar untuk 2022 ini sebagai bagian dari alokasi BLT untuk bantuan kenaikan harga BBM," kata Ikbal di Samarinda, Kalimantan Timur, dikutip dari Antara, Jumat, 2 September 2022.
| baca juga: Jokowi: Suntikan BLT BBM untuk Jaga Daya Beli Masyarakat |
Ia menjelaskan di tahun ini Indonesia dan dunia mengalami gejolak ekonomi yang cukup signifikan, khususnya karena adanya perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia.
"Hingga 30 Agustus 2022, harga minyak dunia mencapai USD102,97 per barel dan ini menyebabkan tekanan bagi negara-negara di dunia. Akibat kebijakan harga minyak dunia yang meningkat ini menyebabkan negara-negara menaikkan harga BBM," terangnya.
Dia menyebutkan beberapa dampak akibat kenaikan harga minyak dunia tersebut menyebabkan peningkatan subsidi BBM yang cukup membebani APBN 2022 bahkan APBN 2023.
"Untuk APBN 2022 saja itu subsidi BBM angkanya Rp502,4 triliun. Nah jika BBM tidak dinaikkan oleh pemerintah, maka subsidi itu akan membengkak hingga sampai Rp200 triliun tambahannya," jelasnya.
Namun, ia mengaku jika pemerintah menaikkan harga BBM, di satu sisi akan membebani daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin akan menjadi lebih berat. Untuk itu, BLT wajib diberikan guna meringankan beban masyarakat.
Selain itu, Ikbal menuturkan pengawasan terhadap barang-barang di pasar juga diperlukan karena dampak luasnya adalah peningkatan barang-barang di pasar, khususnya kebutuhan pokok dan biaya transportasi.
"Pemerintah wajib mengendalikan kenaikan ini agar bisa stabil. Jadi masyarakat tetap memiliki daya beli yang stabil dalam kehidupan untuk memenuhi ekonomi rumah tangganya," tegasnya.
Dia juga menambahkan, satu hal lagi yang harus diantisipasi pemerintah adalah jika melakukan kenaikan atau menaikkan harga BBM, khususnya Pertalite maka dampak politiknya harus dipertimbangkan.
"Pasti akan terjadi gejolak di masyarakat kemudian dari DPR juga akan mendapat perhatian khusus dan ini harus diantisipasi oleh pemerintah karena dampaknya cukup luas, baik dalam hal keamanan maupun dalam hal stabilitas ekonomi dan stabilitas ke depan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
