Ia menjelaskan, saat ini mekanisme subsidi bagi jenis BBM tersebut adalah subsidi tetap, yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar Rp500 per liter. Sementara harga solar subsidi sebesar Rp5.150 per liter.
Di lain sisi, harga solar nonsubsidi sudah mencapai Rp12.950 per liter. Artinya, ada selisih harga antara harga solar subsidi dengan harga keekonomian solar sebesar Rp7.800 per liter. Dalam kondisi tersebut Pertamina harus menombok sementara selisih harga tersebut.
"Ini yang kemudian menggerus cash flow Pertamina," kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR-RI, Selasa, 29 Maret 2022.
Meskipun talangan subsidi yang dikeluarkan oleh Pertamina bakal diganti oleh pemerintah, Nicke mengungkapkan, nantinya dari sisi penetapan harga dan angkanya, seta penggantiannya akan berbeda. Hal tersebut memberatkan perseroan.
Atas dasar itu, ia pun meminta untuk keberlanjutan energi ini mekanisme subsidi dan harga solar bersubsidi diatur ulang.
"Oleh karena itu, akan lebih baik ada sustainability dalam ketahanan energi, ini mekanismenya perlu diatur ulang yang tidak memberatkan cash flow, karena angkanya besar," ucapnya.
Lebih lanjut, Nicke menambahkan, karena nilai subsidi solar bersubsidi lebih besar dari harga jualnya, maka pemerintah perlu mengedukasikan masyarakat mengenai peruntukan solar bersubsidi supaya lebih tepat sasaran.
"Jadi itu lah yang perlu edukasi ke masyarakat, untuk setiap pembelian itu Rp7.800 negara harus bayar, sehingga sangat penting kita harus menjaga dari sisi demand side agar tidak terjadi subsidi yang tidak tepat sasaran," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
