Ilustrasi aset kripto - - Foto: dok AFP
Ilustrasi aset kripto - - Foto: dok AFP

Kena Pajak, CEO Indodax: Legalitas Kripto Semakin Diakui dan Sah Diperjualbelikan

Ekonomi pajak investasi perpajakan bappebti Kementerian Keuangan Kementerian Perdagangan Aset Kripto Indodax
Husen Miftahudin • 28 April 2022 13:01
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan informasi mulai 1 Mei 2022, perdagangan aset kripto akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh).
 
Terkait penetapan pemungutan pajak, CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan hal ini secara umum akan menimbulkan sisi positif. Khususnya terkait dengan posisi kripto sebagai komoditas digital di Indonesia.
 
"Sebelumnya kripto sudah diakui sebagai komoditas lewat peraturan dari Kementerian Perdagangan dan diregulasi oleh Bappebti. Sisi positif dengan adanya pengenaan pajak pada kripto, saya rasa akan menambah legalitas kripto sebagai komoditas digital yang diakui dan sah diperjualbelikan di mata hukum," ujar Oscar dalam siaran persnya, Kamis, 28 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meskipun pengenaan pajak ini menimbulkan sisi positif, menurutnya, namun tetap memunculkan pro dan kontra di komunitas kripto terkait besaran fee transaksi yang dikenakan ke investor. Adapun besaran fee transaksi akan bertambah sebesar 0,21 persen (0,1 persen untuk PPh dan 0,11 persen untuk PPN).
 
Sebagai pedagang aset kripto, Indodax akan mematuhi peraturan yang ada. Meskipun sebagai pelaku industri Oscar berharap persentase tarif pajak ini bisa diturunkan seiring berjalannya waktu, sehingga fee-nya bisa lebih murah.
 
"Peraturan mengenai pajak ini kan baru akan launching pertama kalinya pada 1 Mei nanti. Sambil kita melihat perkembangan konsumen kripto dalam negeri seperti apa. Namun saya berharap seiring berjalannya waktu tarif pajaknya bisa lebih murah," katanya.
 
Ia menambahkan, kebijakan yang diambil pemerintah tersebut diharapkan tidak membuat lesu geliat investasi kripto dalam negeri. Hal Ini tentu sangat disayangkan mengingat tingginya tren investasi kripto memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. "Ini juga terjadi agar industri dalam negeri tidak kalah saing dengan industri kripto luar negeri," sebut Oscar.
 
Meskipun demikian, sebutnya, para trader aset kripto yang bertransaksi di exchange teregulasi Bappebti dan dikenakan pajak final sebesar 0,21 persen jauh lebih murah dibanding bertransaksi di exchange yang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak dengan tarif PPh normal.
 
"Dengan adanya PMK ini, saya kira ini merupakan sinyal dari pemerintah agar kita para trader aset kripto harus tertib pajak mulai sekarang apalagi pihak pemerintah sudah memberikan insentif pajak seperti ini. Melalui PMK ini, trader aset kripto mendapatkan kemudahan tarif pajak untuk transaksi di kripto exchange terdaftar dan teregulasi Bappebti, salah satunya Indodax, karena para trader hanya dikenakan tarif pajak final sebesar 0,21 persen," tutup Oscar.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif