Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO: Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO: Kemenko Kemaritiman dan Investasi

Mau Dapat Izin Ekspor Batu Bara? Ini Syaratnya

Ekonomi Pembangkit Listrik batu bara PLN Luhut Pandjaitan DMO Batu Bara PLTU Pengusaha tambang batu bara Larangan Ekspor Batu Bara
Annisa ayu artanti • 13 Januari 2022 10:26
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah kembali membuka izin ekspor batu bara tapi dengan beberapa syarat. Setidaknya terdapat tiga persyaratan yang wajib dipenuhi perusahaan batu bara untuk melakukan ekspor.
 
Hal itu disampaikan Luhut usai melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Bakamla semalam.  
 
"Pertama, untuk perusahaan batu bara yang telah memenuhi kontrak penjualan kepada PLN dan kewajiban DMO-nya 100 persen di 2021 maka akan diizinkan untuk memulai ekspor di 2022," kata Luhut, melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kedua, untuk perusahaan batu bara yang telah memiliki kontrak dengan PLN namun belum memenuhi kewajiban kontraknya dan DMO untuk 2021 maka harus memenuhi kewajiban denda sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021. Adapun nilai perhitungan denda akan diberlakukan sejak Kepmen tersebut keluar.
 
Ketiga, perusahaan batu bara yang spesifikasi batu baranya tidak sesuai spesifikasi kebutuhan batu bara PLN atau tidak memiliki kontrak dengan PLN pada 2021 juga dikenakan denda dengan mekanisme yang sama sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021 berdasarkan volume alokasi DMO yang diberikan kepada masing-masing perusahaan tersebut.
 
"Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan DMO dan kontrak PLN pada 2021 untuk masing-masing perusahaan batu bara," ujarnya.
 
Luhut meminta aturan DMO ini harus benar-benar dipatuhi agar krisis energi primer ini tidak terulang kembali. "Saya minta betul-betul diawasi bersama supaya ini juga bisa menjadi momen untuk kita semua memperbaiki kondisi tata kelola di dalam negeri dan hal-hal seperti ini tidak perlu terulang lagi di kemudian hari," pungkasnya.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif