"Di tengah situasi dan kondisi yang saat ini penuh tantangan, industri hasil tembakau (IHT) tetap memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa melalui penerimaan negara. Di sisi lain, masih banyak peraturan yang sangat membatasi bahkan menuju pada pelarangan total yang akan berdampak pada masa depan ekosistem pertembakauan," ujar Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Mei 2024.
Ia juga menekankan bahwa seluruh elemen ekosistem pertembakauan tidak anti-regulasi. Para petani tembakau, petani cengkeh, pekerja dan seluruh stakeholder pertembakauan mendukung penuh cita-cita pemerintah untuk melindungi dan menyejahterahkan masyarakat.
"Namun, yang perlu diingat adalah ada enam juta penghidupan yang bergantung langsung pada ekosistem pertembakauan. Sedikit saja disrupsi terjadi pada salah satu elemennya, dapat dipastikan seluruhnya akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat mengakomodir aspirasi dari elemen hulu-hilir pertembakauan terkait regulasi yang mengelilingi ekosistem ini," tegas Budhyman.
Senada, Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat Suryana mengungkapkan, tembakau adalah komoditas yang dibenci tapi dirindu. Sebagai elemen paling hulu, petani tembakau takut kehilangan jati diri dan sawah ladangnya akibat peraturan yang melulu ingin mematikan tembakau di Indonesia.
"Kami petani ini selalu manut sama peraturan. Tapi yang kami rasakan justru pemerintah seperti tidak hadir, tidak melindungi petani. Indonesia adalah negara agraris tetapi petaninya mau bercocok tanam, budidaya tembakau, akan dilarang. Jadi, sebenarnya di mana peran pemerintah?," sebutnya.
| Baca juga: Kenaikan Cukai Justru Bikin Produksi Rokok dan Penerimaan Negara Turun, Kok Bisa? |
Tekanan IHT
Di sisi hilir, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wahyudi mengatakan, saat ini IHT dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. IHT sebagai industri yang kompleks, selalu dikelilingi oleh regulasi yang lambat laun mematikan rokok sebagai produk legal."Padahal penerimaan negara masih bersandar dari cukai hasil tembakau (CHT). Dengan regulasi yang eksesif, termasuk penetapan kebijakan fiskal (kenaikan CHT) yang selalu tinggi, tidak serta merta prevalensi perokok turun. Sebaliknya yang terjadi, rokok ilegal semakin marak, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan negara," tegas Benny.
Keresahan yang sama juga dirasakan oleh Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero), Sulami Bahar yang menuturkan bahwa kondisi saat ini sangat berat bagi IHT khususnya bagi segmen sigaret kretek tangan (SKT). Walaupun mengalami pertumbuhan, namun dengan kepungan regulasi yang ada, pabrikan SKT, khususnya industri kecil, bebannya masihlah berat.
"Kami sangat takut. Lambat laun, akan habis perusahaan SKT kecil yang sedang berjuang untuk bertahan. Kami berharap pemerintah bisa melihat situasi yang terjadi saat ini dengan seadil-adilnya," tutup Sulami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
