Mendag Zulkifli Hasan. Foto: dok Biro Humas Kemendag.
Mendag Zulkifli Hasan. Foto: dok Biro Humas Kemendag.

Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Diatur Sri Mulyani, Mendag: Kecuali PMI!

Antara • 16 April 2024 20:14
Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, peraturan mengenai jenis barang bawaan dari luar negeri bagi penumpang pesawat di luar pekerja migran Indonesia (PMI) akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sehingga tidak lagi berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag).
 
"Soal membatasi orang belanja, itu urusannya PMK saja, tidak diatur di Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) lagi. Nilai saja, tapi itu kan PMI (untuk PMI)," ujar Zulkifli di Jakarta, Selasa, 16 April 2024.
 
Sebelumnya, peraturan mengenai barang bawaan atau larangan terbatas barang impor masuk dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor.
 
Zulkifli menyampaikan, dalam rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto di Jakarta, Selasa (16/4), telah disepakati jenis barang bawaan yang dibatasi akan diatur oleh Kementerian Keuangan.
 
"Itu diaturnya di PMK saja, disepakati. Mau beli baju tiga atau dua silakan saja, yang penting bayar pajak. Masa kalau saya beli tiga yang satunya disita, harus bayar pajak, itu tadi sudah begitu tadi," kata Zulkifli.
 
Baca juga: BP2MI Usul Batasan Pengiriman Barang PMI Ditiadakan
 

Tak akan terapkan lartas

 
Lebih lanjut, sambung Zulkifli, pemerintah sebisa mungkin tidak akan menerapkan larangan terbatas (lartas). Pembatasan impor hanya akan diberlakukan untuk barang-barang yang berdampak pada industri dalam negeri.
 
"Sebisa mungkin tidak ada lartas, yang tertentu saja misalnya industri dalam negeri, pakaian dalam negeri. Nah itu akan dilihat oleh perindustrian, Pertek (peraturan teknis) sudah kelar, kemudian itu yang akan dilartaskan, yang lainnya tidak usah," ucap dia.
 
Permendag 36/2023 telah berlaku sejak 10 Maret 2023. Peraturan ini membahas soal penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post-border ke border dan relaksasi atau kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).
 
Selain itu, Permendag 36/2023 juga mengatur fasilitas impor bahan baku bagi industri pemegang angka pengenal importir-produsen status Authorized Economic Operator dan mitra utama kepabeanan. Zulkifli sebelumnya juga menyebut, segera melakukan pembahasan mengenai evaluasi atau revisi Permendag 36/2023.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan