Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. Foto : SKK Migas.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. Foto : SKK Migas.

2021 Jadi Tahun Krusial untuk Hadapi Krisis Energi

Ekonomi krisis energi pandemi covid-19
Suci Sedya Utami • 11 Januari 2021 16:14
Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut 2021 merupakan tahun krusial dalam mengantisipasi ancaman krisis energi terutama minyak. Selain itu, tahun ini menjadi titik balik untuk meningkatkan produksi migas nasional.
 
Produksi minyak nasional terus mengalami penurunan (decline). Bahkan menurut Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, telah 25 tahun mengalami decline. Padahal di sisi lain Indonesia memiliki 128 cekungan migas dan baru 20 cekungan yang berproduksi. Artinya masih banyak cekungan yang memiliki potensi.
 
"2021 sesungguhnya situasi krusial untuk tahun-tahun mendatang. Potensi sesungguhnya cukup besar di Indonesia yang bisa kita jadikan penopang kebutuhan energi di masa depan," kata Dwi dalam Outlook Migas 2021, Senin, 11 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan kunci utamanya yakni menjaga iklim investasi migas di Tanah Air agar tetap bergairah. Tahun ini, investasi hulu migas ditargetkan sebesar USD12,3 miliar meningkat dari realisasi di tahun lalu yang sebesar USD10,2 miliar.
 
Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) ini mengatakan untuk memperbaiki iklim investasi yang menurun di tahun lalu terutama untuk kegiatan eksplorasi, setidaknya ada empat program yang dilakukan antara lain ketersediaan data bawah permukaan, keterbukaan data, promosi area potensial serta penamaan eksplorasi.
 
Selain itu, untuk membantu mengatasi arus kas KKKS di masa berat ini, Dwi bilang telah menyiapkan beberapa insentif antara lain pertama, penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR).
 
Kedua, pengecualian pajak pertambahan nilai (PPN) gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2020 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dikecualikan dari PPN.
 
Ketiga, pembebasan biaya sewa barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas. Keempat, penerapan diskon harga gas untuk volume penjualan di atas kontrak atau take or pay dan daily contract quantity. Kelima, penerapan insentif investasi seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara serta domestic market obligation (DMO) harga penuh.
 
"Hal-hal ini akan jadi kunci untuk menangkap potensi nasional yang cukup besar untuk menopang kebutuhan energi nasional," jelas dia.

 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif