Kepala BPIP Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D dalam sambutannya mengatakan Pancasila mensyaratkan pemenuhan misi dan prinsip-prinsip etis di dalam penyelenggaraan relasi sosial-ekonomi antarwarga dan antarbangsa yang berkeadilan, menjunjung tinggi pemerataan, kemandirian, nir-dominasi dan non-eksploitatif.
"Gagasan-gagasan etis tersebut diharapkan membentuk sistem ekonomi terpadu, kokoh, dan berakar pada masyarakat (embedded), yaitu sistem ekonomi Pancasila," ucap Yudian.
Sistem ekonomi Pancasila disebut mampu menjadi penyeimbang terhadap ekonomi pasar, yang relasinya dibangun di atas supply and demand.
Penggalian dan perumusan yang lebih kontemporer dan kontekstual atas sistem ekonomi Pancasila semakin relevan untuk menyesuaikan karakter khas ekonomi Indonesia yang banyak berorientasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tantangan dunia digital modern.
“Sebanyak 99,99 persen dari total keseluruhan pelaku usaha Indonesia merupakan UKM dan UMKM ini memberi lapangan pekerjaan terhadap 97 persen tenaga kerja nasional. Belum lagi dampak pandemi covid-19 terhadap UMKM,” kata Yudian.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum berharap Curah Gagasan Ekonomi Pancasila dapat menghasilkan karya-karya ilmiah untuk dijadikan referensi keilmuan dalam rangka pembangunan Pancasila sebagai paradigma dalam studi ekonomi dan bisnis.
“Selain itu yang terpenting adalah dapat dijadikan acuan dalam proses perumusan kebijakan yang akan direkomendasikan oleh BPIP kepada Presiden dan pemangku kepentingan lain dalam rangka pengembangan sistem ekonomi di Indonesia," kata Adji.
Kegiatan Curah Gagasan Ekonomi Pancasila yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat tersebut menuai respons positif dari Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Sri Sultan HB X dalam sambutannya secara daring menyebutkan meskipun responsif cendikiawan terhadap gagasan Pancasila sedikit, dipastikan dengan ideologi real sesuai dengan tantangan zaman maka ekonomi Pancasila akan terwujud menjunjung tinggi pemerataan dan berkeadilan.
"Kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa Pancasila memiliki empiric real yang nyata dan logika sahih dan dikuatkan dengan rancangan riset aksi oleh BPIP," ucapnya.
Turut hadir pada kegiatan ini sejumlah narasumber, yaitu Wakil Kepala BPIP Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Dr. Lia Kian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (daring), Anggota Dewan Pengarah BPIP Dr. Sudhamek (daring), Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Dr. Arif Budimanta, Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani, Rektor UGM Prof. Panut Mulyono, Guru Besar Fakultas Filsafat UGM Prof Dr M Mukhtasar Syamsuddin, Wakil Staf Khusus Presiden RI Jerry Marmen PhD, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Drs Agus Wahyudi Ph.D, ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Endang Sih Prapti, serta pejabat tinggi Madya maupun Pratama di lingkungan BPIP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
