Di tengah kurs Rupiah yang terus melemah terhadap Dollar AS, pelaku usaha diperkirakan akan menghadapi kenaikan beban pengadaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya untuk produk nonsubsidi.
| Baca juga: Bahlil Jajaki Impor Minyak dan LPG dari Rusia, Perkuat Ketahanan Energi |
Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar Rupiah pada penutupan perdagangan Kamis (14/5/2026) berada di kisaran Rp17.529 per Dollar AS. Angka tersebut sudah melampaui asumsi kurs dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar Rp16.500 per Dollar AS.
Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin, Hamid Paddu, mengatakan pelemahan Rupiah memiliki pengaruh besar terhadap sektor energi karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar jadi.
“Indonesia masih menjadi net importir minyak. Kebutuhan konsumsi dalam negeri jauh lebih besar dibanding kapasitas produksi nasional, sehingga impor energi sangat sensitif terhadap pergerakan kurs Dollar,” ujar Hamid dalam keteranganya.
Menurut dia, konsumsi BBM nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik hanya berada di kisaran 650 ribu barel per hari. Kondisi tersebut membuat lebih dari separuh kebutuhan energi nasional harus dipenuhi dari pasar global.
Karena transaksi impor menggunakan Dollar AS, pelemahan Rupiah otomatis meningkatkan biaya pembelian minyak dan BBM dari luar negeri.
Tidak hanya tekanan kurs, Hamid menilai lonjakan harga minyak dunia juga memperbesar beban impor energi Indonesia. Saat ini harga minyak global disebut berada di kisaran USD105 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang berada pada level USD70 per barel.
“Jadi tekanannya datang dari dua sisi sekaligus. Harga minyak dunia naik, sementara nilai tukar Rupiah juga melemah. Ini membuat biaya impor energi meningkat signifikan,” katanya.
Dalam kondisi tersebut, Hamid menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha, termasuk Pertamina, menjadi hal yang sulit dihindari apabila tren pelemahan Rupiah terus berlangsung hingga akhir tahun.
Menurut dia, harga BBM nonsubsidi pada dasarnya mengikuti mekanisme pasar karena tidak mendapatkan intervensi subsidi pemerintah secara langsung.
“Skema BBM nonsubsidi memang mengikuti harga pasar. Ketika biaya pengadaan naik akibat kurs dan harga minyak dunia, badan usaha tentu harus melakukan penyesuaian agar tidak menanggung beban terlalu besar,” ujarnya.
Hamid menambahkan, jika harga BBM nonsubsidi dipertahankan terlalu lama di tengah kenaikan biaya impor, dampaknya dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan energi nasional.
“Pengadaan impor sekarang jauh lebih mahal karena pembelian dilakukan dengan Dollar AS pada kurs yang tinggi. Kalau tidak ada penyesuaian, tekanan terhadap arus kas perusahaan akan semakin berat,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai masyarakat saat ini sudah cukup memahami mekanisme perubahan harga BBM nonsubsidi. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan harga dinilai tidak lagi menimbulkan gejolak besar karena publik memahami adanya pengaruh harga minyak global dan kurs mata uang.
“Kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pasar energi sudah jauh lebih baik. Orang memahami bahwa ketika harga minyak dunia dan kurs naik, harga BBM nonsubsidi juga berpotensi ikut berubah,” tutup Hamid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
