Ilustrasi ketentuan upah buruh/pekerja - - Foto: Medcom
Ilustrasi ketentuan upah buruh/pekerja - - Foto: Medcom

Kemenaker: Pengusaha Wajib Bayar Upah di Atas Ketetapan

Ekonomi buruh upah Dunia Usaha Kemenaker
M Iqbal Al Machmudi • 02 Maret 2021 11:23
Jakarta: Aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja tentang pengupahan mewajibkan para pengusaha membayar upah di atas upah minimum yang ditetapkan. Hal tersebut tertuang dalam Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
 
Direktur Jenderal Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan kebijakan pengupahan disesuaikan dengan kondisi dan dinamika perubahan ekonomi global.
 
"Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Pengupahan salah satu faktor yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika tersebut," kata Haiyani dikutip dari Mediaindonesia.com, Selasa, 2 Maret 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia memaparkan terdapat beberapa pokok-pokok yang diatur dalam PP 36/2021 di antaranya upah minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pengusaha tetap dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.
 
Pengusaha juga wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan dengan ketentuan yakni sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati sekurang-kurangnya 25 persen di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
 
Lebih lanjut, upah tidak dibayar jika pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan, kecuali jika pekerja/buruh berhalangan, melakukan kegiatan di luar pekerjaan, menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya; atau bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
 
"Kami ingin mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan, dan menggunakan fasilitas kebijakan yang memudahkan kegiatan berusaha secara bijak dan proporsional dengan tetap mengedepankan itikad baik, musyawarah dan mufakat," pungkas dia.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif