Energi Terbarukan. Foto ; AFP.
Energi Terbarukan. Foto ; AFP.

DPR Targetkan UU EBT Kelar Oktober

Ekonomi Media Group Konvergensi MGN Media Group News Summit Indonesia 2021
Suci Sedya Utami • 28 Januari 2021 14:33
Jakarta: Komisi VII DPR RI menargetkan pembahasan UU Energi Baru Terbarukan (EBT) akan selesai dibahas pada Oktober 2021 sehingga bisa mendorong pengembangan energi bersih di Tanah Air.
 
Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya telah menerima draf terbaru dari rancangan UU tersebut dan akan segera membahasnya dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 
"Insyaallah nanti UU EBT akan segera tuntas," kata Sugeng dalam Media Group News (MGN) Summit: Indonesia 2021, secara virtual di Jakarta, Kamis, 28 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sugeng mengatakan kehadiran UU EBT diharapkan akan bisa mendukung pencapaian target bauran energi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 23 persen di 2025, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam perjanjian Paris untuk menekan emisi gas rumah kaca.
 
Mengacu draf RUU terbaru yang diserahkan ke DPR pada 25 Januari lalu terdapat dua klasifikasi yakni energi baru dan energi terbarukan. Untuk energi baru menitikberatkan pada energi nuklir. Pada pasal 6 disebutkan bahwa sumber energi baru terdiri dari nuklir dan sumber energi baru lainnya. Pemanfaatan nuklir digunakan sebagai pembangkit listrik dan pembangkit panas.
 
Untuk pembangunan, pengoperasian dan decommisioning pembangkit listrik nuklir dilakukan oleh badan usaha milik negara khusus. Sementara pembangkit panas nuklir dilakukan oleh badan usaha milik negara, koperasi atau badan swasta.
 
Dalam pasal 19 disebutkan pemerintah pusat dapat menetapkan badan usaha milik negara yang melakukan pertambangan bahan galian nuklir, termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif. Badan usaha tersebut wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan dapat bekerja sama dengan badan usaha swasta.
 
Terkait masalah perizinan yang diatur dalam pasal 13, badan usaha yang memiliki perizinan berusaha wajib memuat persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
 
Di pasal 18 yang menerangkan pengusahaan energi baru dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan fasilitas energi baru, pembangunan fasilitas penunjang energi baru, operasi dan pemeliharaan fasilitas energi baru, pembangunan fasilitas penyimpanan, pembangunan fasilitas distribusi energi baru dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah energi baru. Di pasal 19, badan usaha diperbolehkan untuk melakukan ekspor atau impor sumber energi baru.
 
Dalam hal penyediaan di pasal 22 disebutkan penyediaan energi baru oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi baru setempat. Daerah penghasil sumber energi baru mendapat prioritas untuk memperoleh energi baru dari daerahnya.
 
Selain itu pada pasal 24 disebutkan Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan listrik milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi baru. Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari energi baru.  
 
Sementara itu untuk energi terbarukan pada pasal 26 terdiri dari panas bumi, angin, biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian, limbah hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu laut dan lainnya.
 
Terkait perizinan, pengusahaan dan penyediaan serta penugasan untuk energi terbarukan ketentuannya di pasal selanjutnya sama seperti yang dimandatkan untuk energi baru.
 
Adapun untuk harga energi baru dan terbarukan yang diatur dalam pasal 50, ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi badan usaha.
 
Pasar 51 menyebutkan penetapan harga jual listrik yang bersumber dari energi terbarukan berupa tarif masukan berdasarkan jenis, karakteristik, teknologi, lokasi, dan atau kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan; harga indeks pasar bahan bakar nabati; dan atau mekanisme lelang terbalik.
 
Dalam hal harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik perusahaan listrik milik negara, Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisih harga energi terbarukan dengan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik setempat kepada perusahaan listrik milik negara dan atau badan usaha tersebut.
 
Dalam pasal 52 mengenai insentif disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif kepada badan usaha yang mengusahakan EBT; dan badan usaha di bidang tenaga listrik yang menggunakan energi tak terbarukan yang memenuhi standar portofolio energi terbarukan. Insentif yang diberikan berupa insentif fiskal atau nonfiskal.
 
Adapun untuk dana pengusahaan EBT dalam pasal 53 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pungutan ekspor energi tak terbarukan, dana perdagangan karbon, dana sertifikat energi terbarukan, dan atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dana EBT bisa digunakan untuk subsidi harga energi terbarukan yang harganya belum dapat bersaing dengan energi tak terbarukan.

 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif