Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.
"Saat ini harga referensi CPO telah jauh melampaui threshold USD750 per MT. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD200 per MT untuk periode Maret 2022," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana dalam siaran pers, Minggu, 27 Februari 2022.
Wisnu mengungkapkan, peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu menurunnya supply CPO lantaran curah hujan yang tinggi di Indonesia, penurunan jumlah tenaga kerja di perkebunan sawit Malaysia akibat pandemi, serta kekhawatiran akibat adanya ketegangan politik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina.
"Pemberlakuan kebijakan baru di Indonesia berupa pengaturan ekspor CPO dan Produk Turunannya serta kebijakan Domestic Market Obligation juga dianggap sebagai pembatasan ekspor oleh negara tujuan. Hal ini membuat India menurunkan pajak impor CPO dari 7,5 persen menjadi lima persen," tutur dia.
Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Maret 2022 sebesar USD2.627,71 per MT meningkat 4,17 persen atau USD105,08 dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar USD2.522,63 per MT. Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao pada Maret 2022 menjadi USD2.337 per MT, meningkat 4,61 persen atau USD103 dari periode sebelumnya, yaitu sebesar USD2.234 per MT.
Dijelaskan lebih lanjut, peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pasar akibat pemulihan yang ditandai dengan berkurangnya pembatasan serta adanya penurunan supply kakao akibat angin kering harmattan di Ghana.
"Penurunan ini tidak berdampak pada BK biji kakao, yaitu tetap lima persen. Hal tersebut tercantum pada Kolom 2 Lampiran I Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2022," terangnya.
Untuk HPE produk kulit tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya sedangkan untuk produk kayu, terdapat beberapa perubahan HPE. BK produk kayu dan kulit tidak mengalami perubahan yang tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
