Ilustrasi Kejagung. MI/Pius Erlangga.
Ilustrasi Kejagung. MI/Pius Erlangga.

Kejagung Kembali Raih Predikat WTP dari BPK

Ekonomi BPK kejaksaan agung
Al Abrar • 23 Juli 2020 10:25
Jakarta: Kejaksaan Agung RI kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019.
 
"Sebagai puncak dari semua upaya kerja keras segenap jajaran dan satuan kerja Korps Adhyaksa dalam pengelolaan keuangan Tahun 2019, saat ini Kejaksaan RI kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, di Aula Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2020. 
 
Ia menambahkan keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mempertahankan predikat WTP dari BPK sejatinya merupakan bentuk kesadaran dan kewajiban yang harus terus dipertahankan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pencapaian tersebut tentunya merupakan bentuk kesadaran dan kewajiban untuk mematuhi setiap ketentuan, serta hasil dari komitmen untuk berupaya menjaga dan menyajikan kualitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel secara berkesinambungan," imbuhnya.
 
Oleh karenanya, ia pun bertekad akan dan terus mempertahankan prestasi tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban moral untuk membentuk kultur sebagaimana yang diharapkan.
 
"Salah satunya adalah dengan menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pengelolaan anggaran. Hal tersebut semata-mata untuk memastikan bahwa keuangan negara telah dikelola secara benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.
 
Ia pun mengakui atas apa yang telah dilakukan, sering kali masih ada saja persoalan dan kekurangan yang belum seluruhnya selesai diperbaiki dan disempurnakan.
 
Karenanya, koreksi dan petunjuk perbaikan atas temuan pada satuan-satuan kerja obyek pemeriksaan yang tertuang dalam LHP, secepatnya diinstruksikan agar segera dipenuhi dan dilaksanakan. Terutama untuk segera diidentifikasi dan dievaluasi, sehingga kedepannya diharapkan kekurangan dan kesalahan serupa tidak akan terulang kembali.
 
Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan Kejaksaan RI. Korps Adhyaksa tersebut akan melakukan beberapa langkah. Di antaranya penguatan komitmen kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
 
Membuat Aplikasi E-Piutang Tilang untuk mendukung akuntabilitas penatausahaan piutang negara khususnya dari akun Denda dan Biaya Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang mulai diimplementasikan di 2020.
 
Kemudian membuat aplikasi e-Anggaran dan E-PNBP untuk memudahkan monitoring realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.
 
(ALB)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif