Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Foto: Medcom.id/Triawati
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Foto: Medcom.id/Triawati

Efisiensi Anggaran! MBG Dipangkas Jadi 5 Hari

Annisa ayu artanti • 31 Maret 2026 22:26
Ringkasnya gini..
  • Program MBG diubah jadi 5 hari untuk efisiensi anggaran.
  • Pemerintah klaim potensi penghematan capai Rp20 triliun.
  • Distribusi disesuaikan dengan kondisi wilayah dan data gizi.
Jakarta: Pemerintah melakukan penyesuaian pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengubah skema distribusi menjadi lima hari dalam sepekan. 
 
Kebijakan ini disebut mampu mendorong efisiensi anggaran hingga puluhan triliun rupiah tanpa mengurangi tujuan utama program.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan potensi penghematan anggaran dari optimalisasi program MBG menjadi lima hari dalam satu minggu mencapai Rp20 triliun.

Namun, ketetapan itu berlaku pengecualian bagi asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.
 
“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun,” kata Airlangga dilansir Antara, Selasa, 31 Maret 2026.
 
Kebijakan itu merupakan bagian dari transformasi struktural yang disiapkan pemerintah untuk menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan, terutama dalam memitigasi perkembangan dinamika global.
 
Baca juga:MBG Fokus pada Kelompok 3B, Bukan Cuma Makan Siang di Sekolah Saja

Terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan distribusi makanan segar dalam Program MBG akan dibagikan lima kali dalam lima hari untuk anak sekolah.
 
Sementara itu di wilayah 3T, makanan kering yang tidak memerlukan pengolahan kompleks akan diberikan kepada penerima manfaat.
 
"Makanan fresh (segar) dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah. Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering bukan makanan olahan, contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan," ucapnya di Jakarta, Selasa.
 
Nanik mengemukakan skema distribusi tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan yang digunakan dalam penyajian menu, serta mempertimbangkan efektivitas untuk wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
 
BGN menekankan pentingnya pendataan yang cermat untuk menentukan daerah-daerah yang berhak menerima kebijakan khusus ini. 
 
Data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi acuan dalam menetapkan wilayah prioritas intervensi gizi, khususnya di wilayah timur Indonesia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ANN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan