Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif RI Norman Sasono mengatakan baru sebanyak sembilan persen UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk.
Menurut Norman, data menunjukkan 83 persen pelaku usaha kreatif juga belum berbadan hukum. Kemudian, 88 persen belum memiliki hak kekayaan intelektual, 92 persen usaha kreatif masih menggunakan modal sendiri, dan 92 persen usaha kreatif yang berpendapatan rata-rata masih di bawah Rp300 juta per tahun.
"Pandemi membawa dampak yang luar biasa pada berbagai sektor di Indonesia, masuk didalamnya adalah sektor ekonomi kreatif. Pada kondisi perubahan yang dinamis atau pola ketidakpastian perlu melakukan terobosan agar dapat terus bertahan dalam menghadapi tantangan dan merebut peluang," katanya, dilansir dari Antara, Selasa, 30 November 2021.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga telah melakukan sejumlah berbagai transformasi digital bagi para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM, salah satunya melalui program Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Ia mengungkapkan, sejak Mei sampai dengan September 2020 tercatat ada 2,4 juta unit UMKM atau tumbuh sebesar 10 persen masuk dalam ekosistem digital. BBI sendiri, lanjutnya, meliputi program pelatihan berjualan daring, pelatihan untuk menciptakan konten kreatif sebagai sarana promosi usaha, dan pelatihan dalam membuat kemasan produk yang menarik.
"Dalam meningkatkan kapasitas dan produk ekonomi kreatif, Kemenparekraf juga memberikan bantuan insentif pemerintah pada 2021 sebesar Rp60 miliar yang diberikan kepada pelaku sektor parekraf, yang meliputi subsektor ekraf, aplikasi digital pengembangan dan permainan fesyen, kriya, kuliner, film dan sektor pariwisata," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
