Ilustrasi. Foto: MI
Ilustrasi. Foto: MI

Pemerintah Didorong Terapkan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan

Media Indonesia.com • 20 September 2023 18:28
Jakarta: Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Ford Foundation di Indonesia mendorong pemerintah menerapkan kemitraan transisi energi berkeadilan atau just energy transition partnership (JETP). Kemitraan berbasis JETP ini penting untuk mengedepankan prinsip keadilan dalam upaya transisi energi di Indonesia.
 
"JETP adalah mekanisme pembiayaan inovatif yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi yang dipimpin negara dari bahan bakar fosil, termasuk batu bara, ke sumber energi terbarukan," kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, melalui keterangan tertulis, Rabu, 20 September 2023.
 
JETP pada dasarnya menghubungkan paket keuangan. Terdiri atas pembiayaan konsesi (pinjaman lunak) dan hibah dari negara-negara donor, dengan inisiatif transisi energi di negara-negara Selatan.

Laporan IESR dan Ford Foundation mencatat pendanaan JETP tidak cukup untuk menutupi biaya seluruh proses transisi. Sebaliknya, dana ini berfungsi sebagai pendanaan awal untuk mengkatalisasi dan memobilisasi sumber pendanaan lainnya.
 
Laporan tersebut menyoroti hasil dan rekomendasi dari The JETP Convening, Exchange and Learning from South Africa, Indonesia, and Vietnam yang diselenggarakan pada 25-28 Juni 2023 lalu di Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Ford Foundation, IESR, dan African Climate Foundation.
 
"Karena pendanaan awal JETP memiliki batasan waktu. Untuk itu, penting menetapkan pencapaian dan proyek yang masuk akal," kata Fabby.
 
Fabby menambahkan instrumen pembiayaan seperti pinjaman lunak, pinjaman komersial, ekuitas, dana jaminan, hibah, dan instrumen lainnya harus dikaji secara cermat. Agar tidak terjadi jebakan utang di masa depan. 
 
"Pemerintah harus terus mengadvokasi permintaan hibah dan pinjaman lunak yang lebih besar untuk mencapai target yang disepakati tanpa menambah beban bagi negara penerima," kata dia.
 
Kepala Sekretariat JETP Indonesia, Edo Mahendra, mengatakan komponen pendanaan tertinggi masih berasal dari pinjaman komersial dan investasi dengan tingkat bunga non-konsesi. 
 
"Oleh karena itu, penting membangun kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi filantropi, dan sektor swasta," kata Edo saat menjadi pembicara dalam diskusi panel bertajuk Safeguarding the “Just” in Just Energy Transition Partnerships (JETP) and Other Emerging Climate Finance Models', pada acara Climate Week, 18 September 2023 di New York, Amerika Serikat.
 

Filantropi berperan penting

Ford Foundation di Indonesia memandang bahwa filantropi berperan penting dalam mendukung prinsip keadilan. Baik melalui pemerintah maupun langsung kepada masyarakat yang terkena dampak. 
 
Filantropi memiliki kemampuan untuk bertindak lebih cepat dibandingkan pemerintah dan menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Filantropi juga dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan.
 
Prinsip berkeadilan juga harus diterapkan untuk memitigasi dampak transisi energi terhadap masyarakat. "Dukungan kepada inisiatif sosial-ekonomi alternatif di bidang-bidang ini penting dilakukan agar gagasan keadilan memihak kepada seluruh kelompok masyarakat," kata Direktur Regional Ford Foundation di Indonesia, Alexander Irwan. 
 
Hal ini termasuk memberikan peningkatan keterampilan dalam peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan; mendidik dan membantu pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan rencana pembangunan ekonomi mereka untuk jangka panjang; serta menciptakan pendanaan yang didedikasikan untuk mengatasi dampak peralihan dari penggunaan batu bara.
 
Baca: Pakai Cara Ini, Pemerintah Pastikan Nggak Geser Subsidi Demi Transisi Energi
 
Peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber daya rendah karbon tidak hanya berdampak pada perekonomian di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat regional atau bahkan nasional. 
 
"Masyarakat yang tinggal di daerah yang bergantung pada bahan bakar fosil harus beradaptasi dengan lingkungan baru, serta menyesuaikan keterampilan dan pengetahuannya yang mungkin sulit dilakukan dalam waktu singkat," kata Alexander.
 
Dia mengatakan penerapan JETP harus memenuhi prinsip dasar unsur keadilan. Elemen keadilan sosial harus dimasukkan dalam diskusi dan rencana transisi. 
 
"Konsep keadilan harus menjadi pusat perhatian, memastikan transisi yang adil bersifat inklusif bagi semua kelompok atau komunitas, khususnya pekerja, anak-anak, perempuan, dan komunitas lokal yang sangat bergantung pada rantai pasokan bahan bakar fosil," kata Alex.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan