Sedangkan subsidi BBM, lanjut dia, cenderung tidak efektif karena siapa pun bisa membeli BBM jenis bersubsidi tanpa harus ada verifikasi data.
"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian," kata Reyhan, Jumat, 9 September 2022.
Kementerian Sosial telah menyalurkan BLT BBM pada Kamis, 1 September. Pada tahap pertama, keluarga penerima manfaat sebanyak 18,48 juta di 445 dari 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, kata Reyhan, pemerintah perlu mengawasi harga pangan. Dan yang lebih krusial, Pemerintah harus memastikan ketersediaan barang. Sebab, apabila barang tidak tersedia, harga cenderung lebih mudah naik.
"Oleh karena itu, ketersediaan barang pokok dan BBM menjadi kunci keberlangsungan kebijakan pemerintah ke depan," kata Reyhan.
Baca: Percepatan Penyaluran BLT Dinilai Tepat Atasi Dampak Kenaikan BBM
Menurutnya, waktu empat bulan penyaluran BLT BBM hingga akhir tahun ini bisa menjadi kesempatan pemerintah untuk konsolidasi menyongsong 2023. Konsolidasi mencakup penyesuaian upah minimum dengan pengusaha akibat meningkatnya inflasi. Penyesuaian upah menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Secara khusus, kebijakan BLT juga perlu disesuaikan untuk masyarakat tidak mampu untuk tahun depan. Penyesuaian dapat dilakukan, baik melalui penambahan nominal maupun jumlah penerima," ujar Reyhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
