"Pertanyaannya adalah, apakah program pensiun dini yang ditawarkan Garuda Indonesia kepada karyawan sudah tepat sasaran? Apakah kemampuan perusahaan untuk membayar pesangon sudah secara transparan dikomunikasikan kepada karyawan? Hal ini sudah seharusnya diperhitungkan pihak manajemen sebelum memutuskan untuk menawarkan opsi kepada karyawan," jelas Hendra dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Juli 2021.
Menurut dia, manajemen Garuda Indonesia seharusnya mengambil tawaran opsi dukungan penuh pemerintah kepada dengan memberikan pinjaman atau ekuitas yang akan dikembalikan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham mayoritas.
"Dalam hal ini, manajemen Garuda Indonesia harus bertanggung jawab untuk memberikan kinerja perusahaan yang sustainable ke depannya. Opsi itu merupakan opsi yang mendekati ideal, tentunya dengan dibarengi oleh tindakan cepat dan efektif untuk mempertahankan operasional secara menyeluruh," paparnya.
Namun demikian, konsekuensi yang timbul jika opsi ini dilakukan adalah semakin besarnya beban hutang atau nilai liabilitas perusahaan. Opsi tersebut juga berpotensi menjadikan karyawan untuk tetap berada di zona nyaman.
"Kedua hal ini harus dapat disiasati oleh manajemen dengan menjadikan beban utang sebagai tantangan dan motivasi untuk mengembangkan bisnis penerbangan yang lebih produktif dan efisien," jelasnya.
Terkait dengan karyawan, lanjut Hendra, Garuda Indonesia harus merencanakan untuk membentuk environment dan budaya organisasi baru yang lebih kompetitif dengan usaha-usaha yang merubah pola pikir (mindset) karyawan, keluar dari zona nyaman dan lebih berorientasi pada keuntungan.
Dengan opsi tersebut, Garuda Indonesia dapat mempertahankan likuiditas dan mempertimbangkan untuk mendapatkan berbagai bentuk paket bantuan keuangan. Subsidi langsung dapat didistribusikan untuk membayar restrukturisasi utang yang jatuh tempo serta melunasi kewajiban terhadap pembayaran gaji yang tertunda dan kewajiban pembayaran pensiun dini, serta PHK karyawan.
"Bantuan keuangan langsung, paket stimulus dari pemerintah, pinjaman baru dari lembaga keuangan, dan pembebasan pajak adalah beberapa kriteria untuk mendukung opsi (dukungan penuh pemerintah) tersebut," ungkap Hendra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
