Ilustrasi solar subsidi. Foto: MI/Angga Yuniar
Ilustrasi solar subsidi. Foto: MI/Angga Yuniar

Pemerintah Buka Opsi Hilangkan BBM Subsidi, Ini Skema Baru yang Sedang Dikaji

Annisa ayu artanti • 21 Februari 2025 16:52
Jakarta: Wacana menghilangkan subsidi bakar minyak (BBM) kembali mencuat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin menghilangkan BBM subsidi pada 2027 mendatang.
 
Saat ini, pemerintah mengakui tengah mengkaji skema baru yang lebih tepat sasaran, salah satunya dengan metode blending atau pencampuran antara subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT).
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending menjadi opsi yang paling memungkinkan untuk diterapkan. 

Skema ini akan mengombinasikan subsidi dalam bentuk harga BBM serta bantuan tunai langsung bagi masyarakat yang berhak.
 
"Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” ucap Bahlil dilansir Antara, Jumat, 21 Februari 2025.
 
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final terkait mekanisme subsidi BBM. 
 
Kajian itu masih berlangsung untuk menentukan model yang paling efektif dan tidak membebani anggaran negara.
 
Baca juga: Shell & BP-AKR Kehabisan Stok BBM, Ada Apa?

Subsidi BBM perorangan, bukan barang

Wacana reformasi subsidi BBM itu keluar dari pernyataan Luhut kemarin. Menurutnya, pemerintah berencana mengubah sistem subsidi yang selama ini diterapkan langsung pada barang (BBM), menjadi bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak.
 
“Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” kata Luhut.
 
Ia juga menjelaskan bahwa dengan subsidi yang langsung diberikan kepada individu, anggaran negara dapat lebih efisien dan tidak terbuang untuk kelompok yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan subsidi BBM.
 
“Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar,” jelas Luhut.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ANN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan