Rokok Ilegal. Foto : Medcom.id.
Rokok Ilegal. Foto : Medcom.id.

Kemenperin Ajak Pihak Lain Cegah Peredaran Rokok Ilegal

Ekonomi rokok Ekonomi Indonesia Kementerian Perindustrian rokok ilegal
Eko Nordiansyah • 28 April 2022 13:03
Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pemangku kepentingan terkait lainnya serius untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian peredaran rokok ilegal di dalam negeri. Maraknya peredaran rokok ilegal ini dinilai dapat mengancam keberlanjutan usaha industri rokok yang legal.
 
"Adanya rokok ilegal juga bertentangan dengan prinsip pengembangan Industri Hasil Tembakau (IHT), yaitu mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatifnya," kata Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo, dalam diskusi, dikutip Kamis, 28 April 2022.
 
Edy menyebutkan, regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal, di antaranya melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (rokok).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam regulasi tersebut, disebutkan perusahaan industri Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan perusahaan rekondisi wajib didaftarkan pada dinas provinsi serta memiliki sertifikasi registrasi dan dilakukan pengawasan secara berkala oleh pemerintah daerah.
 
Selain itu ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). KIHT ini dibentuk oleh Ditjen Bea Cukai sebagai upaya preventif, yang diperuntukan bagi IHT skala kecil dan menengah. Sementara itu, upaya represif dilakukan penegakan hukum melalui Program Gempur Bea dan Cukai.
 
"Kebijakan lainnya adalah dialokasikannya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang merupakan kebijakan bantalan untuk membantu mengatasi dampak negatif, antara lain untuk penanganan masalah kesehatan, untuk menekan peredaran rokok ilegal, dan lain-lain," ungkapnya.
 
Edy berharap, upaya pencegahan dan pengendalian peredaran rokok ilegal di dalam negeri, kinerja sektor IHT di Tanah Air dapat terjaga baik. Sebab, sektor IHT berperan strategis dalam menopang perekonomian nasional karena sebagai penyumbang devisa negara dan penyerap tenaga kerja yang cukup signifikan.
 
"Sektor IHT merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar melalui cukai hasil tembakau, PPN dan PPh. Pada 2021, pendapatan cukai hasil tembakau mencapai Rp188 triliun. Selain itu, Indonesia adalah negara eksportir terbesar ke-6 di dunia untuk produk IHT dengan nilai ekspor sebesar USD855 juta," ujar dia.
 
Selain rokok ilegal, isu lain yang juga menjadi perhatian adalah penurunan prevalensi perokok anak. Ketua Gabungan Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi mengatakan, perlu dilakukan peningkatan kegiatan sosialisasi, edukasi, penegakan hukum, dan koordinasi dalam implementasinya di lapangan.
 
"Upaya Gaprindo dalam rangka mencegah perokok anak sudah dimulai dari 1999, antara lain melakukan edukasi kepada anak, orang tua, dan guru melalui kegiatan seminar, kunjungan ke sekolah-sekolah di lima kota besar, kampanye di jalan, berkolaborasi dengan influencer di media sosial, serta melalui website," paparnya.
 
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebut, dibutuhkan kebijakan yang mendorong produk Industri Hasil Tembakau (IHT) rendah nikotin. Salah satunya melalui pengenaan cukai tinggi bagi produk tembakau yang mengandung tinggi nikotin.
 
"Saya kira memang belum ada kebijakan yang sifatnya mendorong produk tembakau yang rendah nikotin di Indonesia. Kalau di luar sudah mulai ada. Dengan demikian, pengenaan cukai akan sesuai dengan esensinya, yaitu untuk melindungi masyarakat," ujar Tauhid.
 
Ia menilau, regulasi cukai yang kuat perlu dibarengi dengan koordinasi antar kementerian yang baik. Menurutnya, perlu formula baku dengan tetap memperhatikan dimensi pengendalian (kesehatan), tenaga kerja, penerimaan negara, peredaran rokok ilegal dan petani tembakau dengan mempertimbangkan data terkini tiap tahunnya.
 
"Perlu ada koordinasi dengan Kementerian Perdagangan soal perdagangan rokok, Kementerian Pendidikan soal bagaimana mengedukasi terkait rokok, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait tayangan digital rokok," pungkasnya.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif