Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Kehadiran Ketua Umum Hipmi Secara Daring di Kasus Suap Dinilai Sesuai Aturan

Ekonomi Kasus Suap hipmi Pengadilan
Angga Bratadharma • 25 April 2022 09:01
Jakarta: Pakar Hukum Universitas Indonesia Erlanda Juliansyah Putra menilai kehadiran Ketua Umum Hipmi Mardani H Maming dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Banjarmasin secara daring sudah sesuai aturan yang berlaku. Meski demikan, Majelis Hukum tetap meminta Mardani hadir secara fisik dalam persidangan berikutnya.
 
Ia mengatakan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik telah menjadi dasar seseorang dapat dimintai keterangan kesaksiannya secara daring. Hal itu yang menjadi dasar bagi Mardani Maming harir secara daring.
 
"Sehingga tidak perlu ada panggilan paksa," klaim Erlanda, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 25 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya Mardani yang juga Bendahara PBNU sudah memenuhi aturan yang berlaku, setelah yang bersangkutan menjadi saksi dan hadir secara virtual sesuai persetujuan Majelis Hakim untuk dimintai kesaksiannya secara daring dikarenakan alasan yang bersangkutan sedang menjalani pengobatan di Singapura.
 
"Kecuali yang bersangkutan tidak kooperatif dan menghindari adanya pemberian kesaksian," ucapnya.
 
Sementara itu, Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Heru Susetyo menjelaskan, berdasarkan data-data dan peraturan-peraturan hukum di Indonesia, Mardani Maming memiliki hak untuk memberikan keterangan secara daring di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.  
 
"Karena ini adalah bagian dari hak saksi yang telah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut dan juga dimungkinkan oleh PerMA No 4 tahun 2020," ujarnya.
 
Sebelumnya, eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming memenuhi panggilan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), usai tiga kali mangkir. Mardani hadir dalam sidang suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono secara daring.

Majelis Hakim merasa kurang puas

Namun dalam sidang itu, Majelis Hakim merasa kurang puas dan memutuskan memanggil ulang Mardani dalam kapasitasnya sebagai saksi. Apalagi, Mardani memberikan kesaksian pada sidang itu secara daring dari Singapura.
 
"Majelis menginginkan (saksi Mardani H Maming) hadir (langsung) di dalam persidangan ini,” kata Ketua Majelis Hakim Yusriansyah.
 
Majelis Hakim menilai kehadiran langsung Ketua Umum Hipmi ini diperlukan guna mengetahui alasan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.
 
"Kami tetapkan pemanggilan paksa khusus untuk Mardani H Maming. Harus hadir pada sidang lanjutan minggu depan,” tegas Majelis Hakim.
 
Ini merupakan pemanggilan keempat usai Mardani tiga kali tak menghadiri sidang. Mardani mangkir pada panggilan pertama yang dilayangkan pengadilan pada 28 Maret 2022. Kedua, pada sidang 4 April 2022 dengan menyertakan surat dokter. Ketiga, pada sidang 11 April 2022 dengan alasan menghadiri undangan Sekretariat Negara dalam kapasitas Ketua Umum Hipmi.
 
Dipanggilnya Mardani sebagai saksi lantaran dirinya merupakan pihak yang menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif