Reaksi yang beragam terhadap isi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo
Reaksi yang beragam terhadap isi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo

Pro Kontra Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Dipahami

Ekonomi perizinan Omnibus Law
Ilham wibowo • 05 Maret 2020 15:07
Jakarta: Senior Partner AHP Chandra M. Hamzah memahami reaksi yang beragam terhadap isi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sejumlah pihak yang menentang beranggapan bahwa Omnibus Law lebih memberikan kemudahan kepada pelaku usaha besar dan investor asing, dan mengancam UMKM.
 
Menurut Chandra, tidak ada RUU yang sempurna, apalagi RUU semacam RUU Cipta Kerja yang memuat perubahan atas sekitar 1.200 Pasal di 79 UU.
 
"Adanya perbedaan pandangan merupakan hal yang normal. Tentu saja, saluran bagi aspirasi dan masukan harus dibuka oleh pemerintah dan DPR. Berdasarkan hitungan kami, paling lambat 10 April 2020, RUU Cipta Kerja sudah harus dibahas pemerintah bersama DPR. Ruang untuk perbaikan harus dibuka dalam pembahasan tersebut. Masyarakat harus dapat memberi masukan sebelum RUU disahkan menjadi Undang Undang, antara lain melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), konsultasi, atau Iainnya," ujar Chandra di sela acara AHP Business Law Forum 2020 dengan tema 'Omnibus Law: Terobosan Pemerintah bagi Pertumbuhan Ekonomi' di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Maret 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Chandra mengakui, masih ada beberapa ketentuan yang harus ditinjau ulang dan diperbaiki. Misalnya, Pasal 170 RUU Cipta Kerja. Pasal ini telah mengaburkan tata urutan perundangundangan, karena memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengubah berbagai materi UU melalui Peraturan Pemerintah (PP).
 
Pasal ini juga dapat melemahkan mekanisme checks and balances antara pemerintah dan DPR, sebab hanya mensyaratkan konsultasi dengan pimpinan DPR sebelum pemerintah menjalankan kewenangan tersebut.
 
”Selain itu, Pasal 173 RUU Cipta Kerja juga periu dipikirkan lagi lebih matang. Apa benar penyesuaian peraturan pelaksanaan berbagai UU yang terdampak oleh RUU Cipta Kerja bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan? Padahal, ada sekitar 465 materi pengaturan yang oleh RUU Cipta Kerja didelegasikan untuk diatur dengan PP, selain kurang lebih 14 materi pengaturan yang perlu diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Presiden," ucapnya.
 
Kendati demikian, Chandra berharap agar para pihak tidak secara apriori berposisi bahwa Omnibus Law akan memberi karpet merah bagi investor asing dan kurang menguntungkan tenaga kerja. Sebab, poin poin pembaruan ketentuan ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja masih tetap memerhatikan pekerja.
 
Misalnya, soal kebijakan pengupahan yang masih menggunakan sistem upah minimum. Kemudian kenaikan upah yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta adanya insentif bagi industri padat karya.
 
Terkait dengan kekhawatiran dari sejumlah aktivis lingkungan, Senior Partner AHP lainnya, Fikri Assegaf menilai bahwa kerja keras pemerintah untuk kemudahan berusaha bukan berarti tidak memerhatikan dampak atau perlindungan terhadap lingkungan.
 
”Keberpihakan terhadap lingkungan harus tetap dipertahankan, namun orientasinya diarahkan pada penguatan pengawasan, bukan lagi formalitas yang tidak substantif,” ujarnya.
 
Meski demikian, Fikri menyatakan bahwa penghapusan ancaman pidana sehubungan dengan kesalahan dalam pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), serta penghapusan ancaman pidana terhadap beberapa tindakan pelanggaran lingkungan, perlu ditinjau kembali nantinya di DPR.
 
Fikri mengapresiasi Iangkah pengelolaan perizinan sebelumnya melalui OSS dan rencana penguatannya. OSS akan menciptakan transparansi, keseragaman dan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan menjalankan usaha.
 
"Karena itu, terobosan penerbitan izin melalui sistem OSS perlu didukung oleh reformasi kerangka hukum di tingkat undang-undang," pungkasnya.

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif