Jakarta: Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa menyatakan pihaknya tetap waspada terhadap ketersediaan pasokan pangan di tengah tantangan resesi global dan potensi krisis pangan.
“Kita wajib waspada, kita tidak boleh terpaku pada peribahasa seolah daerah kita ini subur, padahal kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. Ini menjadi peran kita bersama,” katanya dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan, dilansir Antara, Senin, 24 Agustus 2022.
Ia menyebut saat ini ketersediaan beras di Indonesia masih cukup sampai 88 hari ke depan, pasokan jagung masih cukup untuk 52 hari ke depan, bawang merah 39 hari, cabai besar 12 hari, daging lembu 82 hari, daging ayam ras 62 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.
| Baca juga: Ganjar Beberkan Strategi Jateng Hadapi Potensi Krisis Pangan 2023 |
Hanya saja kedelai diperkirakan akan cukup untuk tujuh hari ke depan, sehingga perlu diperhatikan penambahan pasoknya terutama bagi perajin tahu dan tempe.
Pemerintah menurutnya perlu memiliki cadangan pangan yang cukup agar harga bahan pangan tidak dikuasai oleh spekulan.
“Ada lima jenis cadangan pangan yang perlu dijaga, yakni cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan masyarakat,” katanya
BPN juga terus berupaya agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dapat menyerap produksi petani untuk memenuhi cadangan pemerintah. Saat ini Bulog memiliki pasokan sekitar 700 ton beras yang perlu ditambah.
| Baca juga: Harga Kedelai Impor Makin Mahal, Perajin Tahu dan Tempe Mulai Kerek Harga Jual |
“Saat ini kami sedang membenahi Perpres (Peraturan Presiden) tentang cadangan pangan. Tiga komoditas utama yang cadangannya akan kami tata, yakni beras, jagung, dan kedelai sehingga cadangannya dikuasai Bulog untuk mengendalikan harga,” katanya.
Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat menjaga agar tingkat inflasi tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi.
“Kami juga memobilisasi pasokan pangan dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit, menggelar pangan murah,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
