“HNSI sekarang sudah siap untuk berlari kencang. Kami secara resmi akan berperan serta bergandengan tangan dengan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran para nelayan seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum HNSI, Herman Herry, melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.
Anggota DPR itu menyampaikan kesejahteraan nelayan bisa diwujudkan dengan berbagai upaya. Mulai dari pemberdayaan sampai dengan perbantuan.
“Kalau pemberdayaan tentu pihak institusi terkait sudah tahu bahwa bagaimana program-program pemberdayaan yang diberikan kepada para nelayan seperti layaknya masyarakat marjinal lainnya di Indonesia,” ungkap dia.
Sedangkan perbantuan adalah bagaimana implementasi program pemerintah pusat melibatkan nelayan. Misalnya, pembinaan, dengan BBM subsidi, dan lain sebagainya.
"Tentu hal ini kami sadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus dilakukan pelatihan, gayung bersambut. Pemerintah menjalankan tugasnya, HNSI yang mewakili nelayan juga melakukan tugasnya, kita akan ketemu di tengah dan bergandengan tangan,” sebut dia.
| Baca juga: Menteri Trenggono Ngarep Elon Musk Kasih Internet Murah Buat Nelayan |
Herman Herry menyampaikan program pemerintah pusat untuk mensejahterakan nelayan sudah berjalan, tapi belum maksimal. Hal itu dikarenakan data yang dimiliki belum tertata dengan baik.
"Misalnya yang menerima BBM subsidi itu bukan orang yang berhak, adanya pembelokkan program kepada orang-orang tidak berhak, pembelokkan yang bukan tujuannya,” ujar eks Ketua Komisi III DPR itu.
Herman Herry mengungkapkan HNSI bakal menata ulang para anggota dengan memberikan kartu tanda anggota (KTA). Di sisi lain, berbagai bentuk pelanggaran bakal diselesaikan dengan menggandeng pihak terkait.
“Oleh karena itu kami akan bergandengan dengan tangan dengan penegak hukum dalam hal ini Polri, yang diwakili Kakorpolairut dan Ditpolairud se-Indonesia untuk bersama-sama menertibkan hal-hal yang belum tertib agar program-program perbantuan itu bisa tepat sasaran,” kata dia.
Selain itu, Herman Herry berharap agar pemerintah pusat memberi pengakuan kepada HNSI dengan memasukkan dalam lembaran negara. Sehingga, perjuangan menyejahterakan nelayan bisa selaras bersama pemerintah.
Dia juga meminta agar pemerintah menetapkan 21 Mei sebagai hari nelayan Indonesia. Hal itu bisa dilakukan dengan menerbitkan keputusan presiden (kepres).
"Sehingga kami mewakili para nelayan merasa diakui keberadaannya sebagai bagian dari anak bangsa. HNSI ini harus diakui oleh pemerintah, HNSI ini harus masuk dalam lembaran negara,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen HNSI Lydia Assegaf menyampaikan, hingga saat ini sudah terkumpul sebanyak 150 ribu anggota HNSI. Menurutnya, pengumpulan data tersebut dalam rangka menuntaskan permasalahan nelayan di Tanah Air.
“Kita saat ini sedang fokus menyiapkan data nelayan se Indonesia. Saat ini sudah terkumpul 150 ribu anggota. Data ini akan terus bertambah dan menjadj krusial dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah nelayan di lapangan,” jelas Lydia Assegaf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
