Dalam dokumen visi misi, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu itu dinilai paling pro terhadap lingkungan.
Anies dan Cak Imin juga dinilai paling menyeimbangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam perdagangan karbon ini, meskipun menurutnya cara yang dilakukan konservatif.
"Mungkin karena latar belakangnya sebagai akademisi yang unggul dalam naskah akademik. Tapi, posisinya konservatif. Jadi, tidak bisa 100 persen ke pasar. Dorongan ke arah perdagangan karbon terbatas. Namun, dalam visi-misinya, ada juga ke arah sana," ujar Ahmad, dilansir Antara, Rabu, 17 Januari 2024.
| Baca juga: Baru Sebulan, Bursa Karbon Sudah Cetak Transaksi Rp29 Miliar |
Peneliti Carbonethics Hansen Sukma menambahkan, dalam perdagangan karbon dan isu lingkungan seringkali Anies mengatakan mengenai realokasi anggaran untuk pembangunan yang sifatnya soft atau hard infrastruktur.
"Jadi, pada akhirnya, pemerintah akan lebih banyak berperan dalam perdagangan karbon," sebutnya.
Apa itu perdagangan karbon?
Dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK Bursa Karbon), perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.Sementara bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan catatan kepemilikan unit karbon.
Mengacu berbagai sumber, nantinya dalam perdagangan karbon akan menjual-belikan sertifikasi atau izin untuk menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah tertentu.
Sertifikat itu yang dinamakan dengan kredit karbon atau kuota emisi karbon.
Adapun unit karbon merupakan bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam satu ton karbon dioksida yang tercatat dalam SRN PPI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
