"Terkait PNBP tahun ini adalah Rp8,5 triliun dan kita optimistis bisa dilaksanakan dengan baik," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dikutip dari Antara, Senin, 4 April 2022.
Budi Karya menjelaskan, upaya Kemenhub dalam mengoptimalkan PNBP pada masa pandemi antara lain, pertama, melalui kebijakan jasa layanan kepelabuhanan dengan mengubah Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sehingga pendapatannya lebih mudah dikelola.
Kedua, melakukan reformasi pelayanan pendidikan dan diklat dengan sistem daring berbasis aplikasi, perangkat lunak, dan web, serta pemberian sertifikat on delivery, sekaligus pembelajaran praktik tatap muka.
Ketiga, melakukan kampanye keselamatan perjalanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keempat, mengusulkan Balai Pengujian dan Balai Perawatan menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).
Kelima, menerapkan tarif yang kompetitif dalam mengoptimalisasi pemanfaatan aset. Keenam, mengoptimalkan PNBP melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan sewa terhadap aset BMN berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2020. Ketujuh, penerapan denda administrasi dalam rangka menjamin kepatuhan pihak operator.
"Kita akan mereformasi menggunakan teknologi informasi melibatkan jasa pihak ketiga untuk mengontrol PNBP secara efektif dan efisien," tegasnya.
Pihaknya optimistis target PNBP 2022 dapat dicapai seiring dengan peningkatan kapasitas di sejumlah sektor dan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar jumlah PNBP terus meningkat.
"Sektor tertentu terjadi suatu kenaikan dari ekspor. Ini menunjukkan di pelabuhan bisa ditingkatkan, darat bisa ditingkatkan, pelayanan udara juga sudah mendekati 70 sampai 80 persen kapasitas seperti sebelum 2019," pungkas Budi Karya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
