"Maka saya mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan penebalan terhadap perlinsos ini. Apalagi, sebentar lagi memasuki Ramadan," ujar Said, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 15 Maret 2022.
Menurutnya, penebalan terhadap perlindungan sosial ini dilakukan pemerintah dengan cara menambah anggaran, mulai untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja. Untuk 2022 ini, anggaran perlinsos telah ditetapkan sebesar Rp154,8 triliun.
Program perlinsos ini sangat penting sebab menjangkau 37,9 juta pelanggan listrik tersubsidi, delapan juta metric ton LPG tiga kg, 7,5 juta keluarga penerima BLT di pedesaan, dan 10 juta keluarga penerima PKH. Tak hanya itu, program ini juga menjangkau 18,8 juta keluarga penerima kartu sembako, 20,2 juta siswa penerima KIP, dan 96,8 juta keluarga penerima PBI JKN.
"Karenanya, Saya mendukung penambahan plafon program perlinsos ini hingga Rp15-17 triliun," ujarnya.
Selain menebalkan perlinsos, ia juga meminta Satgas Pangan terus melakukan monitoring dan operasi pasar dengan sigap, mengantisipasi upaya penimbunan stok, permainan harga, dan ketidakpatuhan atas pelaksanaan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) beberapa komoditas.
Ini penting terlebih umat Muslim di Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan puasa di Ramadan dan Lebaran pada Mei nanti yang kebiasaannya permintaan atas barang konsumsi makin tinggi. Untuk itu, lanjutnya, Satgas Pangan dibantu aparat penegak hukum dari kepolisian, mulai dari pusat sampai jajaran Polsek di Kecamatan harus ikut melakukan pengawasan.
"Guna memastikan distribusi bahan pangan benar-benar tersedia di masyarakat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
