"Jadi proses ketertelusuran itu akan kita bangun sebagai hasil pembelajaran dari perdagangan ke Tiongkok karena lambat laun permintaan pasar seperti itu, meminta traceability, meminta jaminan kualitas mutu pangan, aman dari risiko-risiko penyakit, dan sebagainya," ujar Bambang dalam diskusi di Gedung Barantan, dilansir Antara, Jumat, 29 Oktober 2021.
Dalam upaya melakukan pendataan, lanjutnya, Barantan bekerja sama dengan berbagai dirjen teknis karena secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) persoalan tersebut lebih dekat unsur pelaksana kementerian tersebut.
“Oleh karena itu, tentunya pemerintah harus hadir untuk mengajak semua dunia usaha agar jangan ada yang nakal,” ucap Bambang.
Dia juga mengingatkan agar pelaku usaha SBW Indonesia berkomitmen mengikuti protokol ekspor Kepabeanan Tiongkok atau General Administration of Customs China (GACC).
Hal itu antara lain terkait regulasi pembatasan kuota, jaminan kualitas mutu pangan, aman dari risiko-risiko penyakit, dan jaminan ketertelusuran (traceability) produk yang baik.
Adapun Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Kehati) Kementan Wisnu Wasisa Putra menyampaikan bahwa per Januari 2022, ditargetkan semua produk pangan harus terdaftar di GACC.
Bukan hanya Sarang Burung Walet (SBW), kata Wisnu Wasisa Putra, tetapi termasuk semua produk dalam rangka melakukan akselerasi agar tak ada hambatan-hambatan produk ekspor lainnya.
“Kalau ada oknum-oknum yang menggunakan bahan kimia, Barantan bertanggung jawab untuk melakukan investigasi karena itu akan merusak produk SBW di mata dunia,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
