Ilustrasi pengesahan UU Cipta Kerja - - Foto: Medcom
Ilustrasi pengesahan UU Cipta Kerja - - Foto: Medcom

UU Cipta Kerja Buka Peluang Usaha bagi Koperasi dan UMKM

Ekonomi nasdem UMKM koperasi UU Cipta Kerja
Eko Nordiansyah • 17 Oktober 2020 12:47
Jakarta: Sekretaris Dewan Pakar Partai NasDem Hayono Isman menilai Undang-Undang Cipta Kerja akan membuka peluang usaha bagi UMKM dan Koperasi di Tanah Air. Pasalnya, omnibus law ini dirancang untuk mempermudah masuknya investasi baru.
 
“UMKM dan koperasi dapat menampung mereka. Ini yang kurang dipahami banyak kalangan, juga oleh mahasiswa dan perguruan tinggi,” ujar Hayono dalam Focus Group Discussion (FGD) Dewan Pakar NasDem dikutip Sabtu, 17 Oktober 2020.
 
Ia berharap klaster Koperasi-UMKM dalam UU sapu jagat itu, akan mendorong pertumbuhan koperasi serta menciptakan peluang baru bagi UMKM hingga menembus pasar global.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Jadi, kita harus mengubah citra atau image koperasi, bukan lagi sebagai perkumpulan orang yang selama ini distigma selalu meminta bantuan pada pemerintah, tetapi koperasi harus menjadi perkumpulan orang-orang yang tangguh untuk kemajuan bersama,” terang dia.

 
Senada dengan Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Habib Mohsen Al-Hinduan. Ia mengatakan regulasi baru itu akan memudahkan pendirian dan perizinan koperasi dan UMKM jika diimplementasikan dalam PP dan aturan lain.
 
“Di samping itu perlu bimbingan dan juga pengawasan, jika dilepas seperti sekarang, maka tidak akan maju,” kata Habib.
 
Omnibus Low Mempermudah dan Melindungi
 
Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop-UKM Hanung Harimba Rachman menjelaskan esensi klaster Koperasi dan UMKM dalam omnibus law dipastikan memberi kemudahan dan perlindungan bagi usaha koperasi maupun UMKM. Terutama kemudahan dalam pendirian badan usaha, perizinan.
 
Sementraa itu Prof. Ratlan Pardede menyebut klaster Koperasi dan UMKM akan menjadi solusi atas persoalan klasik koperasi di Tanah Air dan UMKM.
 
“UU CK ini harus mampu meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi dan UMKM ke depan, karena itu dibutuhkan aturan turunan yang jelas dan rinci yang membela kepentingan koperasi dan UMKM,” kata Ratlan.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif