"Ini penting, bukan hanya dalam rangka menangkap peluang pasar perdagangan nikel, namun juga bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atas pengelolaan sumber daya alam ini," tegas Mulyanto, dikutip dari Antara, Rabu, 3 Maret 2021.
Mulyanto menambahkan sumber daya nikel yang besar terkandung di dalam bumi Indonesia, ini harus dikelola secara efisien agar dapat memberi nilai tambah lebih tinggi sehingga dapat mendatangkan efek berganda terhadap pembangunan nasional yang semakin besar pula.
Meski begitu, Mulyanto meminta pemerintah membuat perencanaan dan aturan yang ketat terkait pengelolaan nikel ini.
"Jangan sampai sumber daya alam yang dimiliki ini habis dieksploitasi tapi tidak memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat banyak," katanya.
Pemerintah, ujar dia, harus menjamin bahwa booming nikel ini mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya menyejahterakan segelintir pengusaha smelter, apalagi jika malah mendatangkan kerusakan lingkungan.
Untuk itu, ia menginginkan agar pemerintah harus dapat mengelola penambangan dan pengolahan nikel agar semakin efisien dan ramah lingkungan, termasuk dalam aspek pembuangan limbah nikel ke laut.
Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2019 mencatat bahwa Indonesia rupanya negara produsen dan penyumbang kebutuhan Nikel terbesar dunia. Dari total produksi Nikel dunia yang berjumlah 2,668 juta ton Ni, Indonesia ternyata menyumbang sekitar 800 ribu ton Ni dalam kurun waktu sepanjang 2019.
Jumlah tersebut secara otomatis menobatkan Indonesia sebagai negara produsen bijih nikel terbesar di dunia. Disusul oleh Filipina dengan jumlah 420 ribu ton Ni, Rusia 270 ribu ton Ni, dan Caledonia 220 ribu ton Ni.
Tercatat hingga Juli 2020, total neraca sumber daya bijih Nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton, sedangkan total sumber daya logam nikel sebesar 174 juta ton. Sumber daya ini tersebar di tiga provinsi yaitu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
