"Ini dilakukan agar pengguna jasa bisa dapat informasi harga, jadwal layanan, dan ruang muat kapal secara transparan," ungkap Ketua Dewan Pembina ABUPI Carmelita Hartoto, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 21 Februari 2021.
Menurut Carmelita, hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Melalui NLE ini, diharapkan biaya logistik di Indonesia akan turun menjadi 17 persen.
"Penurunan biaya logistik yang disasar, utamanya berasal dari efisiensi transportasi dan trucking, yang kontribusinya 10 persen dari biaya logistik kita," jelasnya.
Carmelita menjelaskan Presiden Joko Widodo, sejak awal pemerintahannya memiliki cita-cita besar mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Perhatiannya terhadap sektor maritim dan logistik sangat tinggi. Kebijakan Presiden bersama jajarannya terhadap sektor maritim ini, lanjut dia, sekaligus menunjukkan arah yang positif dalam mengoptimalkan potensi maritim Tanah Air.
"Studi Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD menekankan bahwa peranan pelabuhan cukup besar bagi ekonomi nasional. Pembangunan fasilitas infrastruktur pelabuhan akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Dampak lanjutan dari bertambahnya fasilitas infrastruktur pelabuhan juga dapat meningkatkan PDB per kapita, dan penyerapan tenaga kerja," paparnya.
Carmelita juga menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik keberadaan Pelabuhan Patimban yang baru saja beroperasi. Untuk ini pihaknya menaruh banyak harapan di sana. Dirinya berharap Patimban bisa dioperasikan dengan cara lebih modern dan efisien dengan berproduktivitas tinggi.
"Sehingga, nantinya Patimban bisa menjadi barometer bagi pelabuhan lain untuk membangun daya saing," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
