Melalui program percepatan penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebanyak 13,8 juta juta pekerja non-PNS dan BUMN dijatah bantuan tunai. Mereka ialah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150 ribu per bulan atau memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan.
Pekerja dengan kriteria tersebut berhak mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan selama empat bulan atau total sebesar Rp2,4 juta. Insentif bakal ditransfer langsung ke reke-ning masing-masing pekerja dalam dua termin setiap dua bulan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional membenarkan rencana pencairan insentif tersebut.
"Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020 ini," tegas Erick dalam keterangan resminya, dikutip dari Mediaindonesia.com, Jumat, 7 Agustus 2020.
Erick menambahkan tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan itu ialah untuk mendorong konsumsi masyarakat. "Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi," kata dia.
Rencana pencairan insentif itu pun disambut gembira oleh kalangan buruh. Melalui Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, kalangan pekerja menilai tepat dan mengapresiasi program itu. Apalagi, di masa pandemi covid-19, banyak buruh tidak mendapatkan upah penuh sehingga daya daya beli mereka menurun drastis.
"Karena itu, kami berharap program ini segera direalisasikan," cetus Said.
KSPI juga mengingatkan agar program ini tepat sasaran, tepat guna, disertai pengawasan ketat. "Data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah benar-benar tepat sasaran," ujar Said.
Finalisasi
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan paket insentif sebesar Rp2,4 juta bagi pekerja sedang dalam tahap finalisasi oleh Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)."Hal-hal yang tengah difinalisasi salah satunya mengenai skema pencairan yang pas dan cepat. Pemerintah harus mematikan insentif uang ini bisa sampai kepada yang berhak," kata Febrio saat konferensi pers secara virtual, Kamis, 6 Agustus 2020.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indra-wati mengungkapkan, untuk mengatasi lambatnya realisasi anggaran, pemerintah mengalihkan Rp238,9 triliun dari total anggaran Rp695,20 triliun program PEN menjadi bansos. Salah satunya berupa insentif kepada pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.
Bersama program insentif lainnya, bansos itu didesain untuk memperkuat daya beli. Diharapkan pula, ia mendorong geliat ekonomi triwulan ketiga ke arah positif seusai bertumbuh minus 5,32 persen di triwulan II dan menghindarkan negeri ini dari resesi.
Dalam konteks yang sama, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat atau Rerie mendorong pemerintah melakukan terobosan kreatif dan inovatif, terutama di sektor yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di triwulan terakhir, misalnya sektor pertanian. Kebijakan yang menggairahkan sektor itu harus segera direalisasikan.
"Peningkatan konsumsi hasil pertanian lokal, misalnya, berpotensi menggerakkan ekonomi nasional karena sektor pertanian ialah sumber pangan yang merupakan kebutuhan banyak orang," ujar Rerie. (Despian Nurhidayat)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
