Plastik. Foto : MI.
Plastik. Foto : MI.

Pengusaha Daur Ulang Plastik Terancam Bangkrut

Ekonomi Virus Korona Industri Plastik
Husen Miftahudin • 01 April 2020 20:51
Jakarta: Para pengusaha daur ulang plastik yang tergabung dalam Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) mengeluhkan tidak adanya insentif perpajakan bagi mereka, menyusul merebaknya pandemi virus korona (covid-19). Keluhan itu mengemuka lantaran pemerintah memberikan insentif pajak bagi sejumlah pelaku usaha di sektor lain.
 
"Ada ratusan kelompok industri yang mendapat keringanan pajak, tetapi kami para pelaku industri daur ulang plastik tak tersentuh," kata Ketua ADUPI Christine Halim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 1 April 2020.
 
Christine mengakui sederet insentif perpajakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak bersinggungan dengan kegiatan usaha daur ulang plastik. Padahal, menurut dia, industri daur ulang plastik juga terdampak pandemi virus korona seperti industri yang lain.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saat ini semua industri sedang lesu. Pemerintah memberi relaksasi melalui Peraturan Menteri Keuangan, tapi industri daur ulang plastik tak dilihat oleh pemerintah," katanya.
 
Christine khawatir bakal banyak pengusaha gulung tikar jika pandemi korona tak segera berakhir. "Kalau pada bangkrut, nanti setelah badai korona berlalu, siapa yang mengurus sampah plastik?" cemasnya.
 
Sementara itu Ketua Umum Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Prispoly Lengkong mengaku kaget jika relaksasi insentif tidak diberikan kepada industri daur ulang. Padahal industri ini berperan penting dalam menjaga lingkungan, termasuk memiliki ekosistem yang besar seperti pemulung, pelapak, dan UKM.
 
Dalam kondisi pandemi covid-19, ia banyak menerima keluhan dari pemulung yang tidak bisa menjual plastiknya lantaran banyak pelapak tutup. Pelapak terpaksa tutup karena UKM dan industri juga untuk sementara tak melakukan pembelian plastik.
 
"Pemulung sebagai garda terdepan pengumpul plastik jelas terkena dampaknya. Mohon kiranya pemerintah dapat mengorek kebijakan tersebut agar industri dan ekosistem daur ulang bisa tumbuh," pungkas Prispoly.
 
Mulai 1 April 2020, pemerintah memberi empat insentif kepada wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020. Keempat insentif tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 
Insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada para pemberi kerja dari klasifikasi 440 lapangan usaha dan merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pemerintah menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp200 juta per tahun.
 
Berikutnya insentif PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. Wajib Pajak yang dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai dengan kode klasifikasi dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
 
Selanjutnya, insentif berupa pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Wajib Pajak memenuhi kriteria akan mendapat insentif ini sampai dengan masa pajak September 2020. Pemerintah juga memberi insentif terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif