IPO juga diharapkan bisa membantu Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa.
"IPO ini dimaksudkan untuk memperkuat pemodalan PGE dalam berinvestasi mengembangkan panas bumi. Hal ini seiring rencana Indonesia mencapai NZE dan meningkatkan bauran energi terbarukan," kata Fabby, melalui keterangan tertulis, Jumat, 17 Februari 2023.
Fabby mengatakan IPO PGE selaras dengan rencana pemerintah menambah pasokan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 7.000 megawatt (MW) atau 7 gigawatt (GW) pada 2030. Saat ini, lanjut dia, PGE mengoperasikan 672 MW secara mandiri (own operation) dan 1.205 MW melalui kontrak kerja sama atau joint operation contract (JOC).
PGE menargetkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang yang dikelola langsung menjadi 1.272 MW pada 2027.
"Dana yang didapat dari IPO ini dialokasikan untuk eksplorasi panas bumi dan ekspansi PLTP untuk menambah kapasitas. Ini berkaitan langsung dengan rencana strategis PGE," kata dia.
Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan proses transisi energi membutuhkan pembiayaan sangat besar. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengungkapkan Indonesia membutuhkan dana Rp4.000 triliun untuk mencapai target penurunan emisi karbon. Sebanyak Rp3.500 triliun di antaranya khusus untuk proses transisi energi dari fosil ke energi terbarukan.
"Angka ini jauh dari nilai APBN kita. Maka dibutuhkan sumber pendanaan untuk melakukan transisi energi ini," ujar Sartono.
Dalam konteks itulah Sartono melihat esensi IPO PGE. Menurutnya, pelepasan saham PGE sebesar 25 persen dimaksudkan untuk pengembangan potensi panas bumi di Indonesia yang memiliki cadangan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya sebesar 11.073 MW dan cadangan sebesar 17.506 MW.
Sedangkan rata-rata investasi untuk pembangkit panas bumi di kisaran US$ 5 juta hingga US$7 juta per megawatt (MW). Jadi, PGE membutuhkan dana untuk mengembangkan kapasitasnya, yang sekaligus dapat meningkatkan sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia.
"Makanya dibutuhkan alternatif pemanfaatan lain untuk menyerap energi panas bumi,” kata Sartono.
Baca: Seberapa Jauh Komitmen RI Realisasikan Target Bauran EBT 23% di 2025?
Dia juga menegaskan pelepasan saham maksimal 25 persen PGE tetap menjadi pemegang saham terbesar dan tetap sebagai penentu dalam mengambil langkah kebijakan korporasi.
“Proses IPO harus kita pantau bersama. Harus sesuai dengan komitmen pelepasan saham maksimal 25 persen," kata Sartono.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
