Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional menjadi peluang untuk membenahi berbagai persoalan struktural di sektor tersebut.
Namun, menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memastikan keselarasan regulasi, penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, dan koordinasi antarlembaga.
"Perpres 41 Tahun 2026 merupakan momentum transformasi untuk membangun rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, dan terintegrasi. Kita tidak cukup hanya membangun pelabuhan, jalan tol, bandara, atau kawasan industri. Infrastruktur tersebut perlu didukung oleh regulasi yang selaras, proses layanan yang sederhana, dan pemanfaatan teknologi, serta keterhubungan antar pelaku dalam sebuah ekosistem rantai pasok," ujar Yukki.
Ia menjelaskan persaingan industri logistik di kawasan Asia Tenggara semakin ketat. Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam terus memperkuat infrastruktur serta mengembangkan integrasi layanan perdagangan dan logistik untuk menarik pelaku usaha dan investor global.
Tantangan tersebut tercermin dalam Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia 2023. Indonesia menempati peringkat ke-63 dengan skor 3,0, merosot dibandingkan posisi ke-46 dengan skor 3,18 pada 2018.
Yukki menilai daya saing logistik kini tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan masing-masing perusahaan, tetapi juga kualitas ekosistem logistik suatu negara.
Investor dan pelaku perdagangan internasional, lanjutnya, mempertimbangkan kepastian regulasi, efisiensi biaya, kecepatan pelayanan, serta keandalan rantai pasok sebelum menentukan negara tujuan investasi dan perdagangan.
"Kita harus menyadari bahwa persaingan logistik saat ini bukan lagi sekadar persaingan antar-perusahaan, tetapi persaingan antar-ekosistem dan antar-negara. Investor global dan pelaku perdagangan internasional akan memilih negara yang mampu memberikan kepastian, efisiensi biaya, kecepatan pelayanan, dan keandalan rantai pasok," jelasnya.
Lima Langkah Pembenahan Logistik
Untuk mempercepat pelaksanaan Perpres 41/2026, ALFI mengusulkan lima agenda pembenahan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pembagian tanggung jawab, penetapan target, serta mekanisme evaluasi diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.Kedua, penyelarasan regulasi dan prosedur operasional di berbagai simpul logistik harus dipercepat. Proses layanan di pelabuhan, bandara, kepabeanan, pergudangan, hingga transportasi darat perlu terintegrasi untuk mengurangi duplikasi administrasi dan biaya distribusi.
Dalam hal ini, konektivitas pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Patimban, Makassar, Belawan, dan Batam juga perlu diperkuat agar membentuk jaringan distribusi yang saling terhubung.
Ketiga, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi dan integrasi data logistik. Interoperabilitas sistem serta penerapan standar data diperlukan agar proses pengiriman barang dapat dipantau secara lebih transparan dari hulu hingga hilir.
Keempat, pengembangan transportasi multimoda dan konsolidasi muatan perlu ditingkatkan. Langkah ini mencakup perbaikan akses transportasi dari pusat produksi dan kawasan industri menuju simpul distribusi, termasuk wilayah Indonesia Timur. Penguatan konektivitas tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan arus barang atau *imbalance cargo*.
Kelima, pemerintah perlu memperluas keterlibatan asosiasi dan pelaku usaha dalam penyusunan standar maupun evaluasi kebijakan. Partisipasi industri dinilai penting agar aturan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi operasional di lapangan.
Selain lima agenda tersebut, Yukki menekankan perlunya indikator kinerja yang dapat mengukur dampak nyata reformasi logistik. Evaluasi kebijakan sebaiknya tidak berhenti pada jumlah infrastruktur yang dibangun atau regulasi yang diterbitkan.
Pemerintah juga perlu memantau perkembangan biaya logistik, waktu pengiriman, ketepatan distribusi, keterlacakan barang, serta kualitas pelayanan. Indikator tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi hambatan dan mengukur efektivitas kebijakan.
Yukki menegaskan dunia usaha siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung implementasi Perpres tersebut. Sinergi antara pemerintah dan industri diharapkan mampu menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dan merata.
Dengan pembenahan tersebut, manfaat reformasi logistik diharapkan tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat melalui distribusi barang yang lebih efisien dan kompetitif.
