Pakar kebijakan energi Iwa Garniwa mengatakan gas bumi merupakan jawaban atas persoalan impor migas yang saat ini masih terjadi. Ketersediaan serta potensi cadangan energi fosil paling bersih ini di Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jika tidak dioptimalkan penggunaannya.
"Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur dan jaringan gas bumi). Ditambah lagi jika blok-blok migas seperti Masela bisa segera diselesaikan. Ketika Blok Masela sudah berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang tinggi bisa disalurkan untuk penuhi kebutuhan industri," ungkap Iwa dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 17 Oktober 2024.
Selain industri, pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang selama ini banyak menghabiskan uang subsidi.
Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengurangi impor LPG yang sejauh ini masih mendominasi kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah dalam membuat kebijakan yang pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan agar tidak over supply gas.
"Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatan gas alam untuk gas kota. Jadi dua program itu yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran," jelas dia.
| Baca juga: PGN Dukung Akselerasi Pemanfaatan Pipa Cisem Tahap II Guna Tumbuhkan Investasi |
Optimalisasi gas bumi
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi kebutuhan lainnya yaitu transportasi.
"Nah jalan keluar kedua adalah mengonversi pemakaian BBM ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu barel per hari ke gas, maka akan saling menutupi. Jadi program pemerintahan ke depan yang paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang berhasil, misalnya Korea Selatan," Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG dan impor BBM yang kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar dalam upaya membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional. Sedangkan pada saat yang sama terdapat gas bumi di dalam negeri yang bisa dioptimalkan.
"Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai satu juta barel per hari, sedangkan produksi sendiri hanya 600 ribu barel per hari. Padahal kebutuhan BBM kita 1,6 juta barel per hari," tegas dia.
Dalam konteks era transisi menuju Net Zero Emission, Iwa menjelaskan, gas bumi juga berperan strategis dan optimalisasi energi fosil paling bersih ini menjadi jalan terbaik.
"Jika negara yang tidak punya energi fosil pasti lebih banyak bicara energi baru terbarukan. Sedangkan Indonesia yang kaya akan gas maka perlu dimanfaatkan secara optimal, jadi perlu adanya keseimbangan. Memang kita tidak meninggalkan rencana menuju energi baru terbarukan, tapi kita punya resources yang harus kita optimalkan," ujar dia.
Masyarakatkan gas bumi
Terpisah, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mendukung upaya pemerintah untuk lebih memasyarakatkan gas bumi. Sebab, itu menjadi solusi penggunaan LPG tabung hijau yang masih impor.
"Kita tahu, Indonesia mengalami defisit migas, apalagi pemerintah mensubsidi dalam jumlah yang cukup besar," ucap Achmad.
Ia mengatakan peran BUMN seperti Pertamina grup dan swasta harus lebih dioptimalkan berkaitan keinginan positif ini terlebih holding migas memiliki jaringan infrastruktur transmisi gas bumi terbesar di Indonesia.
"Sementara ini Pertamina melalui PGN dan grupnya lebih banyak memasok gas ke industri, sudah saatnya memiliki rencana bisnis sampai ke daerah-daerah. Bukan hanya komplek perumahan lama tapi juga masyarakat pada umumnya," harapnya.
Maka pihaknya menyarankan supaya terjadi kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait hal ini. "Pemerintah pusat perlu meyakinkan Pemda untuk menjamin terlaksananya pembangunan pipanisasi gas ke rumah tangga," imbuh dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
