Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menolak rencana revisi PP tersebut karena pertimbangan nasib jutaan tenaga kerja terutama petani yang harus dilindungi. Menurutnya, revisi PP 109/2012 bisa menimbulkan persoalan baru seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran padahal ekonomi belum pulih akibat pandemi covid-19.
"Pemerintah harus berhati-hati untuk mengambil kebijakan yang sifatnya strategis, apalagi kalau urusannya terkait dengan nasib petani, buruh dan pihak-pihak yang berhubungan dengan industri tembakau," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021.
Untuk itu Daniel meminta ada kajian komprehensif yang mengutamakan kepentingan petani sebagai dasar pembuatan kebijakan pemerintah. Apalagi ia menyebut bahwa rantai industri IHT dari hulu ke hilir saling terhubung, sehingga dampaknya akan besar bagi negara dan industri pertembakauan.
"Bukannya mendatangkan manfaat tetapi berdampak pada industri pertembakauan, baik dari hulu hilir. Ini akan menambah masalah baru dan jumlah pengangguran baru. Yang rugi siapa, tentu negara karena menyebabkan pengangguran jutaan orang secara sistematis," ungkapnya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo menyatakan Indonesia merupakan negara yang berdaulat sehingga negara harus hadir untuk melihat situasi dan kondisi rakyatnya. Ia melihat kesehatan memang penting namun tidak serta merta kematian berasal dari tembakau sehingga negara harus adil menyikapi rencana revisi PP 109/2012 ini.
"Apa artinya kalau industri hasil tembakau ini kemudian dimatikan dan tenaga kerjanya akan di PHK? Indonesia itu adalah negara yang berdaulat, maka kita tidak serta merta bahwa harus menjalankan apa yang menjadi kemauan WHO, karena WHO juga ada agenda agenda terselubung dalam masalah persoalan IHT," jelas dia.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto yang menyatakan revisi PP 109/2012 akan berdampak pada pendapatan masyarakat, kehilangan mata pencaharian dan akan menjadi masalah sendiri bagi pemerintah. Terkait dengan persoalan kesehatan, sudah seharusnya Pemerintah meningkatkan sosialisasi.
"Harus disikapi dengan hati-hati, cermat dan cerdas. Yang saat ini kan belum ada di masyarakat, hanya melalui stiker-stiker, enggak pengaruh itu. Harusnya sosialisasi dari tingkat puskesmas ke tingkat dinas, itu harus digalakkan," tegas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
