"Iya, itu obvious. Siapapun akan khawatir, karena pasti akan dikaitkan (dengan perkara Jiwasraya dan ASABRI)," kata Piter, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Mei 2021.
Menurutnya manajemen PT SMR Utama Tbk harus segera melokalisir persoalan ini. "Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kerja sama yang baik dengan semua pihak, dengan penegak hukum, dan dengan pemerintah agar semuanya benar-benar terlokalisir penyelesaiannya. Kalau tidak, semua orang akan khawatir," ujarnya.
Jika kondisi ini terus terjadi, lanjutnya, PT SMR Utama Tbk akan susah melakukan penyelamatan bisnis perusahaan. "Jika dibiarkan, kecenderungannya bisa akan berdampak memburuk, kepercayaan masyarakat pada dunia usaha, dan pasar modal akan pudar. Yang pasti, kondisi sebuah perusahaan besar berkapasitas PT SMRU Tbk saat ini terbukti belum membaik," ujarnya.
Pengamat Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan (UPH) Tanggor Sihombing menambahkan kesulitan yang dialami oleh PT SMRU Tbk memang berganda. "Adanya tindakan hukum ke Jiwasraya ternyata berdampak terhadap kinerja perusahaan," kata Tanggor.
"Sudah terlihat dari penurunan kontrak dan suplai pada kuartal II dan III di 2020 terjadi juga. Pasti bermuara kepada kinerja keuangan, likuiditas internal dan pinjaman eksternal juga tak mudah," tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan SMR Utama Arief Novaldi menyebut PT SMR Utama Tbk kesulitan mencari pinjaman untuk pembiayaan alat berat dan suku cadang. Pasalnya, kasus korupsi Jiwasraya yang menyeret Heru Hidayat, dengan yang bersangkutan diketahui memiliki 13 persen saham pada PT Trada Alam Minera Tbk.
Hal ini membuat supplier dan lembaga pembiayaan mulai membatasi kemitraan dengan PT SMR Utama Tbk. Arief menyebut ada dampak atas kasus hukum bagi perseroan dan entitas anak terutama dalam melakukan pembiayaan alat berat melalui lembaga pembiayaan
"Sehingga rencana entitas anak dalam peremajaan alat tidak berjalan sesuai rencana yang mengakibatkan pekerjaan tambang menurun," pungkas Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
