Ilustrasi. Foto: AFP/Bay Ismoyo
Ilustrasi. Foto: AFP/Bay Ismoyo

Pengusaha Diminta Tak Bayar Gaji Karyawan seperti Revisi UMP DKI

Husen Miftahudin • 20 Desember 2021 17:39
Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah melakukan revisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. Anies dinilai melanggar regulasi pengupahan dan melakukan revisi secara sepihak.
 
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menegaskan pihaknya akan menggugat aturan revisi besaran UMP Jakarta 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini akan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta.
 
Sembari menunggu keputusan PTUN, Hariyadi meminta kepada seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak mematuhi ketetapan tersebut. Ia menyarankan agar perusahaan membayar gaji karyawan sesuai dengan penetapan UMP DKI Jakarta 2022 sebelum direvisi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI sambil menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, namun tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan 19 November 2021," tegas Hariyadi dalam Konferensi Pers Menyikapi Revisi UMP DKI Jakarta 2022, Senin, 20 Desember 2021.
 
Hariyadi menekankan langkah yang diambil tersebut dilakukan bersama dengan kelompok pengusaha yang terkumpul dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Apindo dan Kadin punya pandangan yang sama dan sepakat untuk menentang kebijakan baru Anies terkait revisi UMP DKI Jakarta untuk tahun depan.
 
Keduanya juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam hal pengupahan.
 
"Karena kondisi tersebut menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial, dan tentunya bagi perekonomian nasional," jelasnya.
 
Selanjutnya, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan.
 
"Kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan akan mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 pasal 373 yang pada intinya menyatakan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," pungkas Hariyadi.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif